Rabu, 1 Desember 2010 10:46 WIB News Share :

SBY akan jelaskan RUU Jogja secara utuh

Jakarta–Statemen ‘monarki’ ala Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) tentang RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) menjadi perdebatan hangat. Presiden akan memperjelas masalah itu pada Kamis (2/12) besok dalam rapat kabinet paripurna.

Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Kamis besok akan ada rapat kabinet paripurna membahas empat hal yaitu RUU Pemda, RUU Pilkada, RUUK DIY dan RUU Desa.

“Presiden akan memberikan pernyataan, termasuk di dalamnya menjelaskan kembali tentang RUUK DIY,” jelas Julian, Rabu (1/12).

Apakah Presiden akan mengklarifikasi statemennya pada 26 November? “Tidak, tapi akan menjelaskan lagi secara utuh. Biar publik memahaminya secara lengkap dan utuh,” jawab Julian. Acara itu digelar pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden.

Apakah Presiden akan memanggil Sultan untuk berkomunikasi tentang RUUK DIY? “Oh nggak, besok rapat paripurna saja,” jawab Julian.

RUUK DIY diusulkan oleh Pemprov DIY pertama kali pada 2002. Pada 2007, Depdagri meminta Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM membuat kajian RUUK DIY. Mendagri berharap bisa menyerahkan RUU itu pada DPR pada Desember 2010 untuk selanjutnya dibahas.

Menurut pemerintah, ada 7 keistimewaan DIY yang diatur dalam RUU itu. Hanya saja, 1 poin belum mencapai kata sepakat yaitu soal mekanisme pimpinan DIY, apakah lewat penetapan seperti sekarang atau lewat pemilihan/pemilukada.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…