SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku prihatin karena banyak pejabat daerah terjerat kasus korupsi. Dia banyak menerima surat izin pemeriksaan dari penyidik untuk memeriksa pejabat itu.
“Dengan menahan nafas, saya tanda tangani, untuk pemberantasan korupsi yang adil dan nyata,” ujar SBY saat berpidato dalam acara Konferensi Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/12). Konferensi ini disponsori oleh KPK. Hadir dalam acara ini para menteri dan pejabat pemberantasan korupsi.
Surat izin pemeriksaan itu datang silih berganti. “Entah bupati atau wakilnya, walikota atau wakilnya,” ujarnya. Setiap menerima surat izin untuk diteken, SBY berpikir,”Siapa lagi ini.”
Kasus korupsi itu meliputi banyak modus, seperti mark up dan proyek fiktif. SBY juga menyoroti kasus korupsi di sektor perpajakan. Sektor ini merupakan sumber penerimaan utama negara. Sehingga bila terjadi penyimpangan di sektor ini akan terasa betul.
SBY juga menyoroti suap menyuap di wilayah politik. Penggunaan anggaran yang terlalu boros juga disindir. “Penggunaan anggaran belanja seharusnya masih bisa dioptimalkan, diefisienkan,” tegasnya.
SBY menekankan, pemberantasan korupsi harus intensif dan agresif. Dia mendesak para pejabat tidak mengecilkan kampanye agar pejabat tidak jatuh pada korupsi. “Sambutlah dengan positif,” ujar SBY yang berpidato sangat panjang.
dtc/rif