SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Santernya isu mengenai keberadaan calo Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) gold mendapat sorotan dari kalangan legislatif terutama Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR).
Isu tersebut menyebutkan untuk mendapatkan satu lembar kartu PKMS gold, warga harus membayar kepada calo antara Rp 700.000 hingga Rp 1 juta. Kebanyakan warga yang mengurus PKMS gold sebelumnya sudah mengantongi kartu PKMS namun berjenis silver.
Warga tidak begitu berminat memperpanjang masa berlakunya kartu PKMS silver lantaran penggantian biaya pengobatan yang ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) hanya sebagian. Sebaliknya untuk PKMS gold, biaya pengobatan ditanggung oleh Pemkot sebesar 100%.
Ketua FNIR, Abdullah AA menuturkan maraknya calo yang mengurus PKMS gold sudah sampai di gedung Dewan. “Banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan keberadaan calo PKMS gold. Untuk bisa mendapat kartu itu, warga yang sebelumnya sudah punya kartu silver harus menyerahkan uang kepada calo antara Rp 700.000 hingga Rp 1 juta,” ujar Dullah sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (1/12).
Menanggapi laporan dari masyarakat, Dullah mengaku sangat prihatin. Oleh sebab itu pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota (DKK) lebih aktif dalam melakukan survei di lapangan terkait layak tidaknya warga yang akan menerima kartu PKMS gold. Jangan sampai terjadi, imbuh dia, ada diskriminasi dalam meloloskan kartu PKMS gold.
Lebih lanjut, Dullah menambahkan penerima kartu PKMS gold haruslah warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pasalnya, tanggungan Pemkot untuk membayar klaim PKMS dari tahun ke tahun semakin besar. Sangat disayangkan, tambah Dullah apabila dana APBD yang begitu besar untuk membantu pengobatan masyarakat ternyata salah sasaran.
Anggota komisi IV yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat, Reny Widyawati mengaku hingga saat ini belum mengantongi bukti mengenai maraknya calo PKMS gold. “Untuk bukti sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Namun kalau sekedar informasi, memang beberapa kali saya sudah mendengar,” ujarnya.
Dengan adanya isu calo PKMS gold, Reny menambahkan, pihaknya meminta ke depan DKK lebih selektif dalam melakukan survei. “Kami berharap DKK nantinya bisa lebih mengoptimalkan survei di lapangan. Tak hanya itu, dokumen yang diajukan warga sebagai salah satu persyaratan mengurus kartu PKMS juga harus benar-benar diteliti supaya jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara data dengan fakta sesungguhnya,” tutur dia.
aps