SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Presiden harus punya kearifan dalam melihat aspirasi masyarakat Jogja. Bagaimanapun Jogja punya latar belakang sendiri yang karenanya mendapat keistimewaan dan dijamin konstitusi,” ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Lukman juga mengkritik pernyataan SBY yang menyinggung sistem monarki. Menurutnya, posisi Sultan sebagai Gubernur DIY tidak ada kaitannya dengan monarki kepemimpinan.
“Sebenarnya monarki itu lebih pada kultural bukan politik. Pemerintahan Jogja itu sudah sama tata kelola pemerintahannya dengan republik ini,” kritik Lukman.
Untuk itu menurut Lukman, sudah seharusnya SBY memberikan hak kepada Sultan Jogja agar langsung menjadi Gubernur DIY. Sebab, warga Jogja tak mau diusik.
“Khusus penetapan Gubernur meurut saya apa yang berlangsung selama ini sudah memadai dan itu kehendak mayoritas kenapa hartus diusik,” papar Lukman.
Lukman berharap Presiden SBY segera merilis RUU Keistimewaan Jogja. Dengan demikian DPR dapat segera mengesahkan UU tersebut.
“Jadi RUU ini kan sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun tidak tuntas. Menurut saya ada kearifan dipercepat agar tidak menimbulkan iritasi politik,” tandasnya.
dtc/rif