SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Rencana penghapusan acara Jamasan Pusaka dari agenda resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mengundang keprihatinan kalangan Pura Mangkunegaran Solo. Penghapusan itu dinilai sebagai bentuk kemunduran dalam upaya pelestarian budaya.
Pihak Pura Mangkunegaran sendiri, seperti diungkapkan Pengageng Reksa Budaya dan Reksa Pustaka GPH Herwasto Kusumo, bertekat tetap akan meneruskan tradisi <I>Jamasan Pusaka<I> peninggalan leluhur keraton itu di Wonogiri. Dalam penjelasannya melalui pesan singkat (SMS) kepada <I>Espos<I>, Senin (29/11), Herwasto tidak menjelaskan secara detail langkah apa yang akan diambil pihak Pura Mangkunegaran berkaitan dengan hal ini.
“Pura Mangkunegaran akan tetap meneruskan tradisi jamasan pusaka itu, sebab tradisi itu adalah bagian dari budaya dan budaya merupakan bagian dari sejarah. Siapapun yang mengawali, budaya tetaplah budaya yang harus di-<I>uri-uri<I> karena pasti ada nilai luhur yang terkandung di dalamnya, meski mungkin bertentangan dengan orangnya,” jelas Herwasto.
Selain itu, Herwasto mengatakan akan lebih bijak dan legawa apabila budaya tidak dikambinghitamkan, dan lepas dari pemerintah, para pecinta budaya Jawa harus tetap mempertahankan peninggalan budaya yang adiluhung.
Sebelumnya, Himpunan Kerabat Mangkunegaran (HKMN) Selogiri (bukan HKMN Wonogiri sebagaimana diberitakan <I>SOLOPOS<I>, Senin (29/11) juga bertekat akan tetap melestarikan tradisi <I>Jamasan Pusaka<I>, terlepas ada atau tidaknya dukungan pemerintah. Ketua HMKN Selogiri, Mulyanto mengungkapkan tradisi itu sudah ada jauh sebelum Pemkab Wonogiri menjadikannya sebagai bagian dari agenda resmi tahunan.
“Dulu yang menyelenggarakan justru langsung dari pihak Pura Mangkunegaran. Tapi keadaan itu berbalik. Saat acara itu menjadi agenda resmi pemerintah, pihak Pura Mangkunegaran hanya sebagai tamu undangan,” ungkap Mulyanto.
Kendati siap meneruskan tradisi amasan Pusaka itu, dengan atau tanpa dukungan Pemkab, Mulyanto, yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ini mengatakan semua keputusan itu dikembalikan ke Pemkab, Satu hal yang perlu diketahui, kata Mulyanto, event jamasan tersebut sudah masuk agenda pariwisata nasional.
“Ringkasnya, kalau memang diadakan, ya diformat secara sederhana. Penonton diarahkan masuk ke objek wisata dengan cara semua atraksi digelar di tempat itu, sehingga bisa mendatangkan pemasukan lebih pada PAD,” kata PNS yang juga pernah bertugas di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) itu.
Sebagaimana diberitakan, meski tidak melarang acara Jamasan Pusaka itu digelar, Pemkab tetap berkeras tidak akan memberikan dukungan secara penuh, baik dari sisi pendanaan maupun pengerahan personel seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemkab hanya akan memberikan dukungan berupa stimulan dana yang dijadikan satu dalam pos promosi pariwisata.
shs