Selasa, 30 November 2010 19:24 WIB News Share :

KIPER siap kawal referendum di bumi Mataram

Jogja–Proses penyusunan draft RUU Keistimewaan DIY sampai saat ini masih berlangsung.

Jika pada akhirnya jabatan Gubernur DIY tetap dipaksakan melalui proses pemilihan langsung, maka Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER) siap mengawal dilaksanakannya referendum di bumi Mataram.

Dilatarbelakangi keprihatinan atas berlarut-larutnya proses penggodokan RUU Keistimewaan DIY, warga masyarakat di sekitar Alun-alun Utara Jogja mendeklarasikan terbentuknya Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER) pada 5 Oktober 2010.

“Awalnya kami (warga di sekitar Alun-alun Utara) ngobrol-ngobrol terkait RUU Keistimewaan yang sudah lama ngambang. Akhirnya kami bersepakat membentuk KIPER,” tegas Ketua KIPER, Inung Nurzani, saat berbincang dengan detikcom di Posko Relawan Referendum, Jl Pekapalan Timur, Kompleks Alun-alun Utara,
Jogja, Selasa (30/11).

KIPER menginginkan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tetap melalui proses penetapan, bukan pemilihan langsung. KIPER menilai saat ini Sultan dan Paku Alam tetap jadi duet terbaik untuk memimpin pemerintahan DIY.

“Selama ini kan warga Yogya sudah adem ayem dengan sistem yang ada. Sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, pemimpin Yogyakarta ya Sultan dan Paku Alam. Sultan ditetapkan sebagai Gubernur dan Paku Alam wakilnya,” terang Inung.

Sejak dibentuk sampai dengan saat ini, jumlah relawan KIPER telah mencapai 500 orang, yang mayoritas warga sekitar Alun-alun Utara. Namun ke depannya, Inung mengaku siap merangkul lebih banyak lagi warga DIY yang memiliki visi dan misi sama dengan KIPER.

“Kami sudah membagikan sekitar 500 stiker dan 500 bendera. Semoga dengan ini makin banyak relawan yang bergabung,” ujar Inung.

Sebagai wujud penyampaian aspirasi mereka, KIPER telah memasang spanduk di tempat-tempat strategis di Jogja. Spanduk ini berbunyi “Masyarakat Yogyakarta Siap Referendum”.

Inung menegaskan bahwa KIPER adalah organisasi yang murni memperjuangkan keistimewaan DIY. Pendanaannya pun bersifat swadaya dari para relawannya.

“Saya tegaskan, kami tak ada kaitan dengan politik praktis,” lugasnya.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
PT. Lemindo Abadi Jaya, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…