Selasa, 30 November 2010 14:37 WIB Internasional Share :

DPR RI dorong Asia hormati hak buruh migran

Damaskus--Delegasi DPR RI menggolkan upaya awal bagi seluruh Parlemen di Asia untuk menghormati dan melindungi hak-hak buruh migran. Upaya tersebut dilakukan Delegasi DPR RI yang mengikuti Sidang Pleno ke-5 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Suriah pada tanggal 28-30 November 2010.

Selain isu hak-hak buruh migran, usulan DPR RI terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dengan membentuk Komite Parlemen Perempuan di APA juga disetujui oleh seluruh anggota APA. Usulan itu sendiri sebelumnya telah disampaikan oleh Delegasi Indonesia pada Sidang Executive Council APA yang digelar di Jakarta, Oktober lalu.

Terkait buruh migran, DPR RI merasa perlu untuk mengangkat isu tersebut lantaran kasus kekerasan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri masih kerap terjadi. Kasus terakhir yang mencuat menimpa Sumiati, seorang TKI yang bekerja di Arab Saudi. Sumiati mendapat penyiksaan luar biasa yang mengakibatkan seluruh tubuhnya luka berat, dan bibirnya sobek. Selain itu, ada pula Kikim yang ditemukan meninggal di Arab Saudi.

“Kami merasa perlu memperjuangkan ini (hak buruh migran) mengingat kami adalah wakil mereka (para TKI). Sungguh menyedihkan bila kemudian melihat para TKI menerima kekerasan yang tidak sepatutnya di negara orang. Oleh karenanya kami merasa perlu untuk mendorong sikap politik bersama dari anggota Parlemen yang ada di Asia,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang ikut dalam rombongan Delegasi Indonesia, Senin (29/11), waktu setempat.

Hidayat memandang, penting bagi seluruh Negara Asia untuk menghormati hak-hak buruh migran yang bekerja di Negara masing-masing. Dia yakin bahwa hal ini bisa diwujudkan, mengingat kesepakatan serupa dalam kawasan yang lebih kecil seperti ASEAN melalui ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers bisa diwujudkan.

Usulan tersebut, akan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota APA dalam Sidang Perlindungan Buruh Migran yang bernaung di bawah Standing Committee Social and Cultural Affairs APA tahun depan. Direncanakan juga, keluaran sidang Pleno yang kali ini digelar, yakni Deklarasi Damaskus juga akan mencantumkan tentang pentingnya penghormatan dan perlindungan hak-hak buruh migran itu.

Dalam Sidang Pleno, Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang juga menjabat sebagai Presiden APA (2008-2010) menyerahkan jabatan Presiden APA kepada Dr. Mahmud Al-Abrash, Ketua Majelis Rakyat Republik Arab Suriah. Dalam laporan pertanggungjawabannya, Marzuki Alie menyampaikan sejumlah hal terkait kepemimpinan Indonesia dalam membawa APA menciptakan suasana yang stabil, aman, damai dan makmur.

Soal konflik wilayah yang saat ini masih berlangsung, baik di Timur Tengah maupun semenanjung Korea, Marzuki Alie berharap agar masing-masing negara menghilangkan ego demi tujuan bersama. “Agar seluruh negara anggota APA melakukan upaya terbaiknya untuk menjaga harmonisasi Asia, menghilangkan ego demi tercapainya perdamaian baik antarnegara maupun multi-negara di Asia,” imbau dia pada saat membuka Sidang Pleno.

Sidang Pleno ke-5 APA digelar di Damaskus Suriah pada 28-30 November 2010. Total anggota APA saat ini mencapai 41 negara dari sekitar 50 negara di Asia. Rombongan Delegasi Indonesia yang menghadiri sidang tersebut terdiri dari Ketua DPR RI, Marzuki Alie; Ketua BKSAP, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua BKSAP, Sidharto Danusubroto dan Nurhayati Alie Assegaf; serta Anggota BKSAP Effendi Choirie dan Syofwatillah Mohzaib.


tya/*

lowongan pekerjaan
PT. INDUKTURINDO UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
”Akad” Populer karena Berbeda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (14/10/2017). Esai ini karya Romensy Augustino, mahasiswa Jurusan Etnomusikologi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia (ISI) Solo. Alamat e-mail penulis adalah romensyetno@yahoo.com. Solopos.com, SOLO – -Youtube adalah salah satu media sosial yang menjadi rujukan…