Minggu, 28 November 2010 21:11 WIB Sukoharjo Share :

Disoal, dana tak terduga senilai Rp 7,7 miliar

Sukoharjo (Espos)--Anggaran tak terduga senilai Rp 7.762.500.000 yang diusulkan Pemkab Sukoharjo pada Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 dinilai sejumlah fraksi di DPRD terlalu besar.

Pasalnya, anggaran untuk belanja tak terduga pada RAPBD 2011 itu melonjak hingga 14 kali lipat dari usulan sebelumnya. Dalam penyampaian padangan umum fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Sukoharjo, Sabtu (27/11), wakil dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sunoto menyampaikan sebelumnya pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Pemkab hanya mengusulkan anggaran belanja tak terduga senilai Rp 500 juta.

“Fraksi PAN mohon dijelaskan, alasan apa sehingga anggaran belanja tak terduga ini naiknya sangat luar biasa dari Rp 500 juta jadi Rp 7.762.500.000?” ujar Sunoto dalam sidang.

Fraksi PAN menyayangkan, anggaran dana tak terduga justru tidak berimbang dengan anggaran cadangan untuk Pemilukada yang mengalami pemangkasan. Senada disampaikan Sunarno mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempertanyakan anggaran dana tak terduga. Fraksi PKS berpendapat anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 7.726.500.000 tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 37 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penetapan belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2009.

Suhardi yang mewakili Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani (BPKN) menuturkan, jumlah anggaran belanja tak terduga tersebut terlalu tinggi mengingat banyak program atau kegiatanyang mestinya menjadi skala prioritas justru minim anggaran.

“Justru yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, malah plafon anggarannya sangat terbatas, seperti program pengembangan lingkungan sehat dan program perbaikan infrastruktur terutama jalan dan irigasi. Kami minta anggaran belanja tak terduga dikurangi,” papar Suhardi.

Namun, Fraksi Partai Golkar justru menyarankan untuk penambahan besaran belanja tidak terduga, mengingat belanja yang bersifat darurat seperti bencana alam masih dirasa berpotensi terjadi di 2011. Khususnya dana penyelematan bagi para petani yang saat ini sudah benar-benar menjerit.

“Mohon penjelasan apakah dana tak terduga bagi petani yang mengalami bencana sudah dianggarkan ? Berapa anggaran yang disediakan ?” papar Giyarto dari Fraksi Partai Golkar.

Sementara itu, Ngatman Budi Harjo dari Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan penggunaan anggaran santunan kematian senilai Rp 5 miliar. Sedangkan Flaviana Sri T dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan akurasi pendataan warga miskin (Gakin) di Sukoharjo.


hkt

lowongan pekerjaan
marketing, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…