Minggu, 28 November 2010 23:25 WIB Klaten Share :

Di-dedline, perangkat desa di Kemalang pusing

Klaten (Espos)–Belum usai mengurusi warganya yang tercerai berai karena letusan Merapi, para perangkat Desa di Kecamatan Kemalang Klaten kembali dibikin pusing. Penyebabnya, mereka dikejar waktu untuk lekas merampungkan memutakhirkan data penduduk yang telah menjadi program nasional tersebut. “Padahal, saat ini warga kami masih banyak yang belum pulang sebab kondisi Merapi belum aman atau yang karena rumahnya telah hancur,” kata Sekretaris Desa Balerante, Basuki kepada Espos di Kecamatan Kemalang, Minggu (28/11).

Menurut Basuki, hingga saat ini warganya yang susah untuk ditemui karena masih dalam pengungsian ada sekitar 500-an jiwa. Mereka ialah warga Dukuh Ngipiksari, Sukorejo, Gondang, Sambungrejo, serta sebagian warga di Dukuh Banjarsari. Kelima warga di dukuh tersebutlah yang menurutnya akan membuat proses pemutakhiran data penduduk bakal berjalan lamban. Sementara, batas waktu penyetoran data penduduk ialah Senin (29/11) hari ini. “Mestinya besok sudah selesai. Namun, saya tak tahu karena blanko dari kecamatan juga baru datang,” paparnya.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Kemalang, Sigit Riyanto menjelaskan, pemutakhiran data penduduk tersebut sebenarnya diprogramkan pemerintah pusat jauh hari sebelum terjadi bencana Merapi. Namun, pihaknya sendiri menerima blanko untuk pencocokan data baru beberapa hari lalu. “Itu pun saat kondisi pelayanan di maisng-masing desa masih belum stabil,” paparnya.

Pihaknya juga mengaku belum tahu apakah pemutakhiran data penduduk warga Kemalang, khususnya yang masih dalam pengungsian di sejumlah desa bakal selesai sesuai tenggat waktunya. Pasalnya, meski setiap desa diberi tambahan personel delapan orang untuk melakukan pemutakhiran data, namun dalam prakteknya tetap tak mudah. “Sebab, warga kan berpencar di sejumlah lokasi pengungsian. Jadi, agak repot memang,” paparnya.

Pihaknya kini tengah mencari cara lain agar pemutakhiran data penduduk tetap bisa rampung dalam waktu singkat. Salah satunya ialah pihaknya akan menggerakkan pengurus RT atau koordinator posko pengungsian sebagai relawan pemutakhiran data. “Mungkin dengan cara membagi honor dari pusat untuk delapan petugas itu. Tujuannya agar pemutakhiran data penduduk bias lekas selesau,” kata Basuki.

asa

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Daya Beli Menurun

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (17/10/2017). Esai ini karya Ginanjar Rahmawan, mahasiswa Program Doktor Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah Rahmawan@stiesurakarta.ac.id. Solopos.com, SOLO–Belakangan ini beberapa kawan saya yang…