SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pertamina menginginkan taksi premium dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Namun pemerintah berpandangan lain dan memastikan semua taksi berhak menggunakan BBM bersubsidi. Pasalnya, apapun jenisnya dan tahun produksinya, taksi merupakan angkutan umum.
“Tetap saja angkutan umum. Untuk transportasi umum masih diberikan,” tegas Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta (26/11).
Menurut Hatta, kebijakan tersebut diambil sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan penggunaan transportasi umum, termasuk untuk jenis taksi premium sekalipun.
“Ini untuk memberikan sesuatu, transportasi umum kan akan ditingkatkan. Jadi transporatsi umum tidak yang kumuh saja, kan enak juga pakai kalau kereta api pakai AC,” ujarnya.
“Ini untuk memberikan sesuatu, transportasi umum kan akan ditingkatkan. Jadi transporatsi umum tidak yang kumuh saja, kan enak juga pakai kalau kereta api pakai AC,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengimbau agar taksi ‘mewah’ eksekutif juga ikut dilarang menggunakan BBM bersubsidi yaitu premium. Karena saat ini banyak taksi kelas eksekutif bertarif mahal ternyata menggunakan BBM subsidi.
“Taksi ini kan sudah menjadi industri tersendiri, apalagi untuk yang kelasnya premium atau kelas atas. Mereka kami minta untuk diarahkan juga menggunakan bensin non premium. Kita lihat masak taksi pakai mobil Mercy dan Alphard tapi pakai bensin premium,” ujar VP Corporate Communication Pertamina M. Harun.
“Kalau angkot saya rasa tidak masalah, karena itu untuk kepentingan rakyat kecil banyak. Yang memang berhak menerima subsidi. Kalau taksi eksekutif kan bayarnya mahal, dan cuma orang berduit yang bisa naik,” jelas Harun.
Harun mengatakan, jika ada 10 ribu taksi di Indonesia dan dia mengkonsumsi premium 30 liter per hari, maka dalam sehari sudah 300 ribu liter premium yang dihabiskan untuk taksi ini.
“Dalam sebulan sudah 9.000 KL habis untuk taksi, dan itu jumlah yang besar. Jadi kalau bisa pemerintah nanti juga memilah untuk plat kuning ii,” tukas Harun.
Seperti diketahui, pemerintah akan mulai menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil di atas tahun 2005. Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.
Untuk tahun ini saja, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kiloliter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan konsumsi akan meningkat lagi sebanyak 10%.
dtc/rif