SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)--Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Solo menyayangkan wacana-wacana ngambang dari pemerintah terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Saat ini banyak berkembang wacana pembatasan BBM bersubsidi terutama terkait teknisnya. Tapi yang kami sayangkan, wacana yang banyak dilontarkan baik pemerintah dan Pertamina itu justru masih ngambang, dan tidak ada kepastian. Padahal, dari pemerintah sendiri menargetkan bisa diterapkan satu bulan lagi,” papar Ketua Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Hiswana Migas Solo, Suwardi, kepada Espos, Jumat (26/11).
Disampaikan Suwardi, yang dibutuhkan pengusaha dan pelaksana operasional di lapangan adalah kepastian sistem yang nantinya akan diterapkan di lapangan. “Kami tidak ingin, kalau sistemnya tidak matang justru menjadi bumerang bagi operator yang ada di lapangan. Jadi, kami minta pemerintah segera saja memberikan kepastian bagaimana teknis pembatasannya,” lanjut Suwardi.
Di satu sisi, ia menilai sistem pembatasan BBM yang banyak diwacanakan pemerintah lebih cenderung tidak realistis. “Kalau harus memisahkan tahun kendaraan, bagi operator di lapang itu tidak mudah lho. Kalau memang mau irit subsidi, ya sudah, mbok pemerintah naikkan saja harga premium misalnya Rp 500 per liter. Menurut saya, itu lebih mudah dari pada dengan pembatasan yang tidak jelas teknisnya.”
Ia menambahkan, pada prinsipnya pihak SPBU tidak akan mempersoalkan asal teknisnya jelas. “Lha ini kurang satu bulan sama sekali belum ada kepastian.”
Senada disampaikan Ketua Paguyuban Pengawas SPBU Solo, Danang Rommy Wijaya. “Kami butuh kepastian segera. Wacana pembatasan BBM bersubsidi sudah berkembang sangat luas dan melebar tapi dari pemerintah maupun Pertamina belum juga menyampaikan kepastian. Kami kerepotan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan,” ujar Danang.
haw