Kamis, 25 November 2010 10:13 WIB News Share :

Cak Imin disudutkan soal TKI, PKB gerah

Jakarta— Sekretaris Fraksi PKB DPR M Hanif Dhakiri meminta agar kalangan partai politik dan anggota DPR tidak mempolitisasi kasus TKI Sumiati dan Kikim Komalasari yang menjadi korban kebiadaban majikannya di Arab Saudi.

“Jangan dipolitisasilah. Enggak fair kalau masalah TKI dikait-kaitkan dengan isu reshuffle kabinet. Masalah TKI itu kompleks dan melibatkan sejumlah aktor pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan. Jadi bukan sekadar urusan Depnaker,” ujarnya melalui rilis i Jakarta, Kamis (25/11)

PKB gerah lantaran politiasi itu terkesan menyasar pada Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar, ketua umum partai berlambang bintang sembilan dan bola dunia itu.

Hanif malah menuding Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan pihak swasta pengerah TKI memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena masalah perlindungan TKI sering terkendala operasional di lapangan.

“Kebijakan Menaker sekarang sudah bagus. Perjanjian kerja didorong lebih memberi perlindungan terhadap TKI. Sistem advokasi diperbaiki. Mafia TKI diberantas dengan gigih sampai-sampai melakukan perlawanan terhadap Menaker,” tukas Hanif.

Lebih lanjut Hanif menyatakan bahwa mengait-ngaitkan masalah TKI dengan perombakan kabinet saat ini merupakan tindakan berlebihan yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah.

“Ini TKI lagi menderita kok malah politisi sibuk berspekulasi soal reshuffle. Nuraninya pada hilang kemana sih?”, keluhnya.

Hanif mengajak semua pihak unt tidak saling menyalahkan dan melihat masalah TKI secara jernih dan komprehensif. “Mari kita dorong semua stakeholder TKI agar lebih firmed dalam melayani dan melindungi TKI. Depnaker kita dorong agar kebijakannya lebih keras unt mengeliminasi mafia TKI. BNP2TKI kita dorong agar meningkatkan pengawasan dan advokasinya.” paparnya.

Hanif juga menegaskan agar PJTKI bertanggung jawab terhadap TKI sejak yang bersangkutan keluar rumah hingga kembali lagi ke rumahnya dengan sehat dan selamat. “Kalau ada yang bermasalah PJTKI-nya langsung dihukum keras,” pungkasnya.

inilah/rif

lowongan pekrajaan
Yayasan Internusa Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…