SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Hal itu bisa terwujud jika setiap institusi mempunyai sistem evaluasi yang intens.
“Reformasi birokrasi itu akan memakan waktu yang lama. 15 Tahun dari sekarang saya kira bisa,” ujar Boediono saat membuka rapat koordinasi Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional 2010 di Hotel Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (24/11).
Boediono mengatakan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan reformasi birokrasi, memang selalu membutuhkan waktu yang lama. Ada yang butuh 25 tahun, bahkan lebih.
Boediono mengatakan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan reformasi birokrasi, memang selalu membutuhkan waktu yang lama. Ada yang butuh 25 tahun, bahkan lebih.
Menurut Boediono, penerapan sistem reformasi birokrasi memang membutuhkan komitmen jangka panjang. Bukan hanya satu kepemimpinan saja, tapi berkelanjutan.
Reformasi birokrasi di sebuah negara akan cepat terwujud jika aparat bekerja dengan baik. Setiap instansi harus punya sistem evaluasi yang intens dari waktu ke waktu.
Sistem evaluasi ini bisa berupa evalusi satu tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun.
Lebih lanjut, Boediono yang juga Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi ini menjelaskan, sistem monitoring penerapan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dijalankan sudah maju, masih jalan di tempat, atau bahkan mundur.
Monitoring akan membantu aparat negara untuk mengoreksi dan mengevaluasi kerja.
Dengan evaluasi ini, Boediono berharap akan berdampak pada pelayanan yang kian bermutu.
“Kualitas bisa diukur dari banyak segi, waktu dan biaya. Yang pasti ada ukuran peningkatan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
dtc/nad