Rabu, 24 November 2010 11:11 WIB News Share :

Golkar tolak nonaktifkan anggota BK DPR

Jakarta–Partai Golkar tidak akan menonaktifkan anggotanya di Badan Kehormatan (BK) DPR yang dilaporkan ke BK karena pelesiran di tengah kunjungan kerja (Kunker).

Golkar memandang pelesiran anggota BK DPR ke Turki di tengah Kunker ke Yunani sudah sesuai prosedur.

“Kami memandang kepergian mereka ke Turki sudah sesuai prosedur karena memang transit penerbangan melalui Turki. Menurut keterangan yang mereka sampaikan ke Fraksi dan DPP juga tidak melanggar mekanisme yang sudah ditetapkan,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso seperti dilansir detikcom, Rabu (24/11).

Seperti diketahui sebelumnya delapan anggota BK DPR termasuk dua anggota FPG yakni Chairuman Harahap dan Nudirman Munir dilaporkan ke BK DPR karena dianggap melakukan kunjungan ilegal di tengah kunker. Anggota BK dianggap telah melanggar surat perintah yang ditandatangani pimpinan DPR.

Agar BK dapat memproses aduan 10 LSM terkait kasus tersebut, delapan anggota BK yang dituduh seharusnya dinonaktifkan dulu dari keanggotaan BK DPR. Namun demikian, Golkar menolak menonaktifkan anggotanya di BK DPR.

“Golkar tidak akan menonaktifkan karena Pak Nudirman dan Pak Chairuman adalah dua kader Golkar yang punya prestasi jadi sudah tentu harus kita apresiasi,” papar Priyo.

Lebih dari itu Priyo memandang keributan di internal BK hanya dikarenakan masalah lama. Priyo berhadap BK DPR dapat menyelesaikan masalah internalnya secepatnya.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
NSC FINANCE KARTASURA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…