Senin, 22 November 2010 07:03 WIB Solo Share :

Walikota setuju penghapusan retribusi permakaman

Solo (Espos)–Panitia Khusus (Pansus) Raperda Retribusi Daerah DPRD Kota Solo menegaskan Walikota Solo, Joko Widodo, menyetujui penghapusan retribusi permakaman mulai tahun depan setelah peraturan daerah (Perda) yang baru disahkan.

Rencana penghapusan retribusi permakaman itu mengemuka karena retribusi itu tak efektif dan dinilai tidak memberikan sumbangan signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pansus meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengatur lebih lanjut ihwal pungutan bedah bumi yang selama ini menjadi beban masyarakat namun hasilnya nyaris tak ada yang masuk ke kas daerah.

Ketua Pansus Raperda Retribusi, Abdullah AA, menuturkan telah bertemu Walikota untuk membahas sejumlah masalah yang berkaitan dengan retribusi, di antaranya retribusi permakaman.

“Dalam pertemuan dengan Walikota kami membahas retribusi permakaman. Walikota setuju retribusi permakaman dihapus namun persetujuan itu masih sebatas lisan belum tertulis,” ujarnya, Minggu (21/11).

Abdullah menambahkan Walikota menyatakan setuju karena retribusi permakamanan memang tidak berpengaruh banyak kepada pemerintah maupun masyarakat. Selama ini yang membebani masyarakat justru pungutan bedah bumi. Oleh sebab itu yang harus diatur justru pungutan bedah bumi agar tidak membebani masyarakat.

“Pungutan bedah bumi itu mencapai Rp 700.000-Rp 1 juta. Ke mana uang itu? Tidak jelas. Mulai tahun depan, kami minta Pemkot mengatur lebih detail ihwal pungutan bedah bumi melalui Perwali, bukan Perda,” jelasnya.

aps

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Daya Beli Menurun

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (17/10/2017). Esai ini karya Ginanjar Rahmawan, mahasiswa Program Doktor Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah Rahmawan@stiesurakarta.ac.id. Solopos.com, SOLO–Belakangan ini beberapa kawan saya yang…