Senin, 22 November 2010 03:51 WIB Karanganyar Share :

Penyerapan anggaran rendah, Dikpora Karanganyar disorot

Karanganyar (Espos)--Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Karanganyar kena sorot menyusul rendahnya penyerapan anggaran tahun 2010.

Sementara itu secara keseluruhan penyerapan APBD tahun 2010 Kabupaten Karanganyar kini mencapai 75%. Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kastono kepada wartawan di sela penyaluran bantuan di Kabupaten Magelang, Minggu (21/11) mengatakan belum adanya petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan menjadi faktor utama rendahnya penyerapan tahun anggaran 2010. Bahkan lantaran Juknis terlambat turun, Bupati memastikan pelaksanaan realisasi belanja DAK pendidikan tidak bisa rampung pada tahun anggaran 2010 ini.

“Dan ini kami sudah konsultasikan dengan Pemerintah pusat bahwa karena Juknisnya telat maka pelaksaannya molor. Semua ini toleransi dari pusat,” kata Bupati.

Rina mengakui dibanding SKPD lain penyerapan anggaran terendah ada di Disdikpora. Alokasi DAK pendidikan yang diterima senilai Rp 31,4 miliar, kata Rina, terlambat untuk direalisasikan lantaran Juknis pelaksanaan dan penggunaan dana yang tak kunjung turun. Namun demikian, Rina optimistis begitu Juknis turun dan anggaran didistribusikan ke sekolah, penyerapan anggaran Disdikpora akan mengalami kenaikan signifikan.

“Sekarang memang itu masalahnya. Tapi dari pemerintah pusat sudah memberikan toleransi karena Juknisnya itu telat turunya makanya waktu pelaksanannya diperlonggar,” tuturnya.


isw

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….