Senin, 22 November 2010 06:49 WIB Solo Share :

KSPSI dan SPN kecam keras penetapan UMK 2011

Solo (Espos)–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo mengecam keras Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No 56.IV/69 2010 tertanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2011.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kota Solo, Hudi Wasisto, mengatakan KSPSI dan SPN menyatakan keberatan atas penetapan UMK Kota Solo yang tidak berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

KSPSI dan SPN mengemukakan empat hal terkait SK Gubernur. Pertama, mengecam keras keputusan tersebut yang tidak mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL).

“Sebelumnya kami mengajukan UMK Rp 835.000, sedangkan yang ditetapkan Rp 826.252,” ungkapnya saat jumpa wartawan di Sekretariat DPC SPN Solo, Jl RM Said, Mangkubumen, Jumat (19/11) malam.

Kedua, KSPSI dan SPN berharap DPRD mengupayakan Pemkot dan tim survei untuk meninjau kembali keputusan itu karena usulan dari pekerja sudah tidak diperhatikan oleh Walikota.

“Dalam rapat yang digelar bulan Januari hingga September, usulan dari pekerja tidak dimasukkan,” jelasnya.

Ketiga, KSPSI dan SPN mengingatkan kembali pada janji Wakil Walikota bahwa upah tahun 2011 adalah 100% KHL. Ternyata hal tersebut tak direalisasikan.

Keempat, pimpinan serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) tidak bertanggung jawab jika sewaktu-waktu ada aksi dari pekerja yang merasa kecewa atas keputusan Gubernur Jateng karena usulan mereka tidak dianggap.

m91

lowongan pekerjaan
PT Sejati Cipta Mebel, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…