Senin, 22 November 2010 06:49 WIB Solo Share :

KSPSI dan SPN kecam keras penetapan UMK 2011

Solo (Espos)–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo mengecam keras Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No 56.IV/69 2010 tertanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2011.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kota Solo, Hudi Wasisto, mengatakan KSPSI dan SPN menyatakan keberatan atas penetapan UMK Kota Solo yang tidak berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

KSPSI dan SPN mengemukakan empat hal terkait SK Gubernur. Pertama, mengecam keras keputusan tersebut yang tidak mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL).

“Sebelumnya kami mengajukan UMK Rp 835.000, sedangkan yang ditetapkan Rp 826.252,” ungkapnya saat jumpa wartawan di Sekretariat DPC SPN Solo, Jl RM Said, Mangkubumen, Jumat (19/11) malam.

Kedua, KSPSI dan SPN berharap DPRD mengupayakan Pemkot dan tim survei untuk meninjau kembali keputusan itu karena usulan dari pekerja sudah tidak diperhatikan oleh Walikota.

“Dalam rapat yang digelar bulan Januari hingga September, usulan dari pekerja tidak dimasukkan,” jelasnya.

Ketiga, KSPSI dan SPN mengingatkan kembali pada janji Wakil Walikota bahwa upah tahun 2011 adalah 100% KHL. Ternyata hal tersebut tak direalisasikan.

Keempat, pimpinan serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) tidak bertanggung jawab jika sewaktu-waktu ada aksi dari pekerja yang merasa kecewa atas keputusan Gubernur Jateng karena usulan mereka tidak dianggap.

m91

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…