Senin, 22 November 2010 22:30 WIB Boyolali Share :

Inisiator resmi ajukan hak interpelasi terkait mutasi PNS di Boyolali

Boyolali (Espos)–Pengajuan hak interpelasi terkait mutasi PNS yang dimotori Wakil Ketua DPRD Boyolali Thontowi Jauhari resmi diajukan, Senin (22/11). Pengajuan itu dilakukan bersama Ketua Fraksi Nurani Partai Golkar Y Sriyadi dan diterima Sekretaris Dewan (Sekwan) Djoko Prasetyo.

Kepada wartawan, Thontowi mengatakan sebetulnya surat tersebut sudah mendapatkan pengesahan nomor induk dari Sekretariat Dewan (Setwan) bernomor 174/583/11/2010 tertanggal 10 November 2010. Namun, karena bersamaan dengan adanya bencana Merapi, maka penyampaian surat itu ditunda terlebih dahulu.

“Hingga saat ini surat pengajuan hak interpelasi itu ditandatangani 22 orang anggota DPRD,” ujar Thontowi di ruang kerjanya, Senin.

Dijelaskan Thontowi, setelah penyerahan resmi hak interpelasi itu, pimpinan DPRD menggelar rapat untuk ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) untuk penetapan jadwal rapat paripurna DPRD.

“Nantinya dalam rapat paripurna dibahas apakah pengajuan hak interpelasi itu bisa diterima menjadi hak interpelasi DPRD atau tidak. Syaratnya sidang harus memenuhi kuorum 50 persen ditambah satu dan disetujui separuh dari jumlah anggota yang hadir,” tambah dia.

Thontow mengatakan pengajuan hak interpelasi itu bukan semata-mata untuk mempertanyakan kebijakan bupati terkait mutasi PNS Pemkab. Tetapi agar kedepan kebijakan mutasi itu bisa lebih selektif.
Sementara, Ketua DPRD S Paryanto mengatakan pengajuan hal interpelasi itu merupakan hak setiap anggota DPRD. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mapun peraturan DPRD Boyolali.

“Sebagai pimpinan, secara obyektif, kami menerima surat pengajuan hak interpelasi itu dan akan segera memrosesnya,” papar dia kepada wartawan, Senin.

Nantinya, jelas Paryanto, hak interpelasi itu diterima atau tidak tergantung dari hasil sidang paripurna.

fid

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…