Minggu, 21 November 2010 19:55 WIB News Share :

Pemerintah diminta segera bayar hewan ternak warga Merapi

Semarang (Espos)--Fraksi PDIP DPR pusat mendesak pemerintah segera membayarkan penggantian hewan ternak sapi milik warga korban letusan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten.
Ketua Fraksi PDIP DPR pusat Tjahyo Kumolo menyatakan DPR telah menyetujui anggaran senilai Rp 150 miliar guna pembayaran ternak milik warga korban Gunung Merapi.

“Tak ada alasan pemerintah menunda-nunda pembayaran ternak milik warga, karena dananya sudah ada,” katanya kepada wartawan di Semarang akhir pekan lalu.

Pernyataan Tjahyo ini menanggapi bahwa sampai sekarang pemerintah belum membayar penggantian hewan ternak milik warga Magelang, Boyolali, dan Klaten yang menjadi korban letusan Gunung Merapi.
Menurut ia, mestinya pemerintah melalui Dinas Peternakan sudah memiliki data jumlah ternak sapi milik warga, sehingga bisa secepatnya dilakukan pembayaran.

“Ini agar warga pemilik ternak sapi yang masih mengungsi dapat tenang,” tandas Sekjen DPP PDIP ini.

Tjahyo juga meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk memutihkan semua kredit usaha peternakan dan pertanian milik warga korban letusan Gunung Merapi dihapuskan.

“Gubernur BI agar menghapus semua kredit usaha peternakan dan pertanian mikik warga yang terkena bencana Merapi, karena kalau warga disuruh membayar sangat berat,” ujarnya.

Sementara terkait pelum dilakukan pembayaran hewan ternak di Magelang, Boyolali, dan Klaten, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengungkapkan masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Masih menunggu petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tentang tata cara pembayaran penggantian ternak milik warga agar nantinya tak terjadi kesalahan,” ujarnya.
Pasalnya menurut Bibit, pemilik ternak tersebar mengungsi ke sejumlah tempat, sehingga sulit dilakukan pendataan kepemilikan ternak.

Untuk itu sambung Gubernur akan dilakukan identifikasi warga pemilik ternak, agar tepat sasaran.

“Warga pemilik ternak harap bersabar, pasti akan mendapatkan penggantian karena sudah menjadi komitmen Bapak Presiden SBY,” tandas dia.

oto

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…