Minggu, 21 November 2010 17:13 WIB Wonogiri Share :

Pelamar CPNS di Wonogiri capai 4.179 orang

Wonogiri (Espos)--Sebanyak dua lowongan tenaga pendidik di Kabupaten Wonogiri terancam tak terisi. Dua lowongan tersebut, yakni guru SMK Kelautan Paranggupito, hingga hari keenam pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010, Minggu (21/11), belum ada satupun pelamarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rumanti Permanandyah kepada wartawan, Minggu (21/11), mengungkapkan sebelum sekretariat ditutup sementara untuk libur, Sabtu (20/11) malam, total sudah ada 4.179 pelamar yang mendaftar secara online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.457 pelamar di antaranya telah mencetak formulir.

Sedangkan jumlah berkas lamaran yang telah dikirim melalui kantor pos, hingga Sabtu kemarin sudah masuk sebanyak 704 berkas, di mana 670 berkas di antaranya sudah diseleksi administratif. Sebelumnya, Rumanti mengatakan semua lowongan sejumlah 220 kursi ada pelamarnya. Namun setelah diteliti, ternyata ada dua lowongan guru SMK Kelautan yang sama sekali belum ada pelamarnya.

Rumanti mengaku belum bisa memastikan mengapa dua lowongan guru SMK Kelautan itu tidak ada yang melamar. “Ini patut disayangkan karena sebenarnya SMK Kelautan masih sangat membutuhkan tenaga guru, khususnya bidang teknis penangkapan ikan, sekaligus untuk mengoptimalkan sumber daya dengan kebutuhan yang ada,” ujar Rumanti.

Dia mengatakan akan menunggu sampai batas akhir pendaftaran peserta tes seleksi CPNS, Kamis (25/11) mendatang. Jika sampai hari itu belum juga ada pelamarnya, pihaknya akan berkonsultasi dengan penyelenggara rekrutmen CPNS di tingkat provinsi.

shs

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…