SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Salah seorang peserta lelang buku DAK 2010 di Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri mempertanyakan keseriusan Pemkab Wonogiri.
Peserta itu membuat surat terbuka yang ditujukan ke Kepala Disdik Wonogiri dengan tembusan Bupati, Kajari, Kapolres, media massa, KPK dan Satgas Mafia Hukum.
Surat terbuka yang ditandatangani Sidik Hendro Purnomo dengan stempel PT Mutiara Persada Bangsa, Surakarta dan diterima Espos, Sabtu (20/11), ditulis pembelajaran yang sangat besar dan sangat memalukan apabila melihat aparatur pemerintah justri tidak menggunakan peraturan yang baru, yakni Perpres No 54/2010 tentang pengadaan jasa dan barang.
“Ada perbedaan antara Perpres No 80/2003 dengan Perpres No 54/2010 yang diberlaku sejak 23 Juli 2010. Perpres No 80/2003 unsur transparansi belum diutamakan, namun Perpres No 54/2010, transparansi, efisiensi dan efektif diutamakan. Kami melihat, panitia lelang (DAK Disdik) belum menerapkan Perpres baru, karena RKS (rencana kerja dan syarat-syarat) dari para peserta lelang masih menggunakan Perpres lama. Ini disengaja atau keteledoran? Penyimpangan penggunaan dasar hukum adalah tindak pidana,” tandasnya.
Peserta lelang yang lain, Sulomo mengatakan jika dilakukan tender ulang tidak mencukupi, karena tahun anggaran tinggal enam pekan.
“Cuma, semua tergantung dari pengambil kebijakan. Sebab waktu atau tahapan-tahapan retender tidak harus sama dengan saat tender awal.”
Sebelumnya Kabid TK/SD Disdik Wonogiri, Supriyanto mengatakan pelaksanaan retender masih menunggu surat dari Bupati.
“Sampai sekarang belum ada perpanjangan waktu, apakah akan ada retender atau tidak, karena waktu tidak mencukupi,” ujarnya.
tus