SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Ide itu sangat menggelikan,” jelas Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah seperti dilansir detikcom, Sabtu (20/11).
Anis menilai, HP hanyalah pelengkap saja. Namun pemberian teknologi itu, diyakini tidak akan menyelesaikan masalah.
Seharusnya pemerintah segera memperbaiki segala regulasi yang berhubungan dengan TKI. Aturan yang ada, haruslah berpihak pada TKI.
“Perbaiki regulasi, rativikasi konvensi PBB, teken MoU dengan negara-negara lain, perketat pengawasan, itu lebih baik, ngapain HP,” terang Anis.
Seharusnya kejadian ini dijadikan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki segala lini yang berkaitan dengan TKI. Pemerintah juga didesak untuk segera melakukan evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan TKI.
Sebelumnya, usai rapat terbatas dengan menterinya, Presiden SBY melontarkan wacana pemberian HP bagi TKI.
“Saat ini sedang dirumuskan mereka akan diberi HP dan dijelaskan kepada siapa mereka harus memberi tahu (melaporkan) dan apa saja yang dilaporkan,” kata Presiden SBY.
Menakertrans Muhaimin Iskandar menjelaskan, pemberian HP pada TKI sebenarnya sudah mulai berjalan. Namun belum semua TKI telah mendapatkan fasilitas itu.
“Sudah diberikan kepada TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura. Itu menjadi bagian dari nota kesepahaman (antara Indonesia dengan negara penerima). Jadi tidak boleh HP diminta (sama majikan),” ucap Muhaimin di tempat yang sama.
dtc/nad