SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Sejumlah wartawan dikabarkan meminta jatah terkait penjualan saham perdana PT Krakatau Steel (KS).
Isu ini dikhawatirkan sebagai upaya untuk mendelegitimasi pemberitaan kritis media terhadap kebijakan itu.
“Saya khawatir itu untuk mendelegitimasi sikap kritis media dan masyarakat,” ujar Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki seperti dilansir detikcom, Jumat (19/11).
Pemberian jatah saham kepada wartawan, kata Teten, tidak tertutup kemungkinan inisiatif dari pihak Krakatau Steel untuk membungkam kekritisan media. “Bisa saja memang ada inisiatif beri jatah untuk bungkam media,” kata Teten.
Menurutnya, Dewan Pers dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) bisa mencari tahu apakah memang wartawan yang meminta jatah saham atau memang ada pihak yang sengaja menawarkan saham.
“Ini kan bisa diinvestigasi,” ujarnya.
Dalam twitternya, Teten juga menulis sejumlah pendapat tentang hal ini. “Isu wartawan dapat jatah saham KS, jangan mendelegitimasi berita kritis IPO KS. Jangan-jangan jatah saham itu sengaja untuk bungkam media,” tulisnya.
Lembaga public relantions (PR) juga disorot Teten. “Etika profesi PR yang doyan ngamplop wartawan juga harus dibenahi. Tapi kampanye antiamplop AJI jangan berhenti,” tulisnya.
Sebelumnya, Dewan Pers tengah melakukan penelusuran terkait dugaan sejumlah oknum wartawan meminta jatah saham dari PT Krakatau Steel. Diduga sejumlah wartawan itu meminta jatah pembelian saham senilai 1.500 lot atau 750 ribu lembar saham.
Sedang AJI mendorong agar pelapor yang mengetahui soal pemerasan ini, melakukan laporan secara resmi, yakni kepada kepolisian kalau ada pemerasan dan ke Dewan Pers apabila terkait pemberitaan.
Harga saham Krakatau Steel memang menggiurkan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Harga saham berdasarkan underwriter dirilis Rp 850 per lembar saham. Namun setelah dilepas ke publik, harga melejit hingga Rp 1.270. Disparitas ini menjadi sumber keuntungan.
dtc/nad