Jumat, 19 November 2010 12:34 WIB Tak Berkategori Share :

SBY minta Menakertrans dan Menlu gambarkan kondisi TKI

Jakarta–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui sebenarnya sudah banyak kemajuan soal upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Namun ternyata, persoalan masih tetap muncul. SBY pun berharap, jajarannya tidak mengabaikan persoalan itu.

“Banyak yang telah saudara lakukan tetapi tetap ada masalah-masalah yang tidak boleh kita
abaikan seperti apa yang baru saja terjadi di Saudi Arabia,” kata SBY saat membuka rapat internal soal TKI di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (19/11).

Berdasarkan catatan yang dimiliki SBY, jumlah total TKI di luar negeri mencapai 3.271.584. Dari seluruh TKI yang ada, 4.385 orang atau 0,01 persen mengalami permasalahan di tempatnya bekerja.

Menurut SBY, persoalan itu tidak melulu soal kekerasan, namun juga pelanggaran kontrak, gaji tidak dibayar, jam kerja tidak sesuai, beban kerja tidak sesuai, ketidakcocokan dengan majikan, masalah pribadi, sakit, pelecehan dan lain-lain.

“Tapi ini angka tetap bagi kita satu orang pun warga negara kita harus mendapat perlindungan, mendapatkan perlakukan, hak haknya sesuai dengan kontrak yang telah kita tetapkan,” ucap SBY.

Karena itu, SBY ingin mendengar laporan tentang kondisi para TKI di luar negeri saat ini dari sejumlah jajarannya yakni Menakertrans dan Menlu. “Kemudian Meneg PP dan Anak karena tenaga kerja sebagian adalah saudara-saudara kita dari wanita,” katanya.

“Kemudian akan berikan direktif yang akan kita lakukan untuk mengetahui secepatnya, memberi informasi manakala kasus yang serius ini meskipun jumlahnya kecil kalau saya lihat angkanya di sini itu tidak terjadi lagi atau dapat kita kurangi secara signifikan, itulah yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini dan seperti biasanya,” lanjut SBY.

dtc

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…