Kamis, 18 November 2010 11:26 WIB Ekonomi Share :

Jatah BBM bersubsidi 'menipis'

Jakarta–Jatah BBM bersubsidi kian ‘menipis’ khususnya untuk jenis premium dan solar. Sementara untuk jenis minyak tanah baru terkonsumsi setengahnya. Total konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 31.662.302 KL atau 86,92% APBN.

Data realisasi penyaluran BBM PSO Januari hingga Oktober 2010 yang dilansir BPH Migas adalah:

* Premium: 18.948.335 KL (88,57% APBN)
* Kerosin/minyak tanah: 2.009.770 KL (52,89% APBN)
* Solar: 10.668.196 KL (95,30% APBN).

“Data diatas belum diverifikasi BPH Migas,” ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Kamis (18/10).

Meski jatah BBM Bersubsidi makin menipis, namun BPH Migas meminta Pertamina untuk tetap menyalurkan BBM.

“BPH Migas meminta Pertamina tetap menyalurkan BBM kepada masyarakat sehingga distribusi tetap lancar dan cukup dan masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Tubagus.

Selain itu, BPH Migas juga minta Pertamina untuk terus melakukan upaya mendorong penghematan BBM bersubsidi melalui penataan distribusi sesuai surat BPH Migas no. 501 ttg pengendalian BBM PSO, antara lain memperbanyak dispenser BBM non PSO.

Rencananya, BPH Migas pada hari ini akan mengundang Pertamina, Ditjen Migas dan Kementerian Keuangan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kelebihan kuota sambil terus melakukan penataan sambil menunggu perubahan PERPRES No 55/2005 dan No 9/2006.

“Untuk tambahan kuota harus ada persetujuan DPR karena terkait dengan APBN,” imbuh Tubagus.

Seperti diketahui, BPH Migas memperkirakan konsumsi BBM PSO pada 2010 adalah 38,591 juta KL. Sementara jatah BBM bersubsidi sesuai APBN adalah sebanyak 36,5 juta KL.

dtc/tiw

lowongan pekerjaan
PT BACH MULTI GLOBAL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…