Selasa, 16 November 2010 17:02 WIB News Share :

SBY
Pemerintah daerah harus serius tangani korban bencana alam

Jakarta –– Komando operasi tanggap darurat kini ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah pusat juga terlibat langsung di lokasi dilanda bencana. Tetapi jajaran Pemerintah Daerah harus tetap berada di garis terdepan melayani warga dan korban bencana.

Demikian peringatan Presiden SBY mengenai operasi tanggap darurat yang kini berlangsung di Wasior, Mentawai dan Merapi. Peringatan dia sampaikan ketika membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/11)

“Jelas pejabat daerahlah yang paling depan, yang harus lebih serius untuk menangani semuanya itu. Karena mereka yang tahu situasi, mereka yang dekat sama rakyat, meskipun kita (pemerintah pusat -red) juga wajib membantu apa yang harus mereka lakukan,” tegas SBY.

Sebelumnya, Presiden mengatakan malam ini dirinya akan menerima laporan dari sejumlah menteri yang terjun ke lokasi korban bencana alam. Seperti dari Menko Kesra Agung Laksono, Kepala BNPB Syamsul Muarif dan Menteri PU Djoko Kirmanto yang beberapa hari terakhir meninjau ke Wasior, Mentawai dan Merapi.

“Kita akan berkoferensi melalui video nanti. Kemarin sore saya juga pimpin rapat khusus melihat perkembangan dan dinamika di lapangan yang terjadi,” ujar SBY.

Lebih lanjut Presiden menyatakan, dia telah membentuk tim khusus untuk terus memantau dan melakukan analisa mengenai kondisi Gunung Merapi. Tindakan ini merupakan bagian merancang strategi dan kebijakan guna mengantisipasi bila di masa mendatang terjadi lagi letusan dahsyat.

“Sudah saya putuskan untuk membentuk tim pemantau dan analisis. Tim terdiri dari ESDM yang diperkuat dengan pakar dari beberapa universitas dengan dari negara sahabat,” kata SBY.

Menurutnya pembentukan tim pakar merupakan praktek yang lazim berlaku di banyak negara untuk menyusun prediksi dan rekomendasi tindak penanganan. Presiden berharap kerjasama antara pakar dari dalam dan luar negeri itu akan memberi hasil yang komprehensif.

“Karena ini menyangkut nasib ratusan ribu penduduk di sekeliling Merapi atau jutaan kalau dilebarkan itu radiusnya. Oleh karena itu kita harus punya kebijakan yang tepat, baik yang sekarang ini maupun nanti pasca bencana,” sambung SBY.

dtc/tya

lowongan pekrajaan
Yayasan Internusa Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…