Selasa, 16 November 2010 04:23 WIB Sragen Share :

Kelompok ekonomi perempuan Tanon tumbuh pesat

Sragen (Espos)–Kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Tanon tumbuh pesat. Menurut data Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tanon, pada tahun 2010, jumlah kelompok tersebut tumbuh dari 117 kelompok di awal tahun menjadi 150 kelompok, atau tumbuh 28%.

Ketua UPK PPK Tanon, Hartawan menjelaskan jumlah kelompok yang mendapatkan kucuran dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) kini mencapai 150 kelompok. Pertumbuhan jumlah kelompok, menurut dia, dipicu kesadaran masyarakat untuk mengembangkan diri melalui usaha kecil, seperti berdagang.

“Memang tumbuh banyak, dari 117 kelompok di awal tahun menjadi 150 kelompok. Mereka adalah warga yang berasal dari 16 desa se-Kecamatan Tanon,” jelas Hartawan, saat ditemui Espos, di kantor UPK Tanon, Senin (15/11).

Dia melanjutkan, tumbuhnya jumlah kelompok usaha memicu bertambahnya dana yang digulirkan melalui program SSP dan UEP. Tahun ini, UPK Tanon menggulirkan dana RP 4 miliar ke masyarakat. Masyarakat berhak mengajukan pinjaman dalam kelompok senilai Rp 1-2 juta/orang. Nilai plafon pinjaman dapat lebih tinggu tergantung kedisiplinan masyarakat untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu alias tanpa nunggak.

Sementara, terkait tunggakan, Hartawan menjelaskan sejauh ini nyaris tidak ada tunggakan. Memang masih ada tunggakan senilai Rp 20 juta oleh kelompok di Desa Gading. Namun, tunggakan tersebut tidak lantas menghentikan kegiatan simpan pinjam seratusan kelompok lain.

Bahkan, Hartawan menagaskan, pada akhir Oktober pihaknya telah menerima modal bergulir Rp 3,8 miliar. Dia mengaku optimistis, di akhir tahun target Rp 4 miliar yang ditetapkan dapat terpenuhi. “Bahkan mungkin kami ada surplus. Sesuai target, surplus kami perkirakan sekitar 400 juta,” ujarnya.

Camat Tanon, Sutrisno menimpali sejauh ini pihaknya terus mendorong perangkat desa untuk aktif mengajak masyarakat tertib membayar pinjaman. Disamping pembinaan secara reguler melalui pertemuan di tingkat desa, imbuhnya, desa juga memiliki lembaga yang bertugas menyelesaikan permasalahan di tingkat desa.

“Ada TPM (Tim penanggulangan masalah-red) siap membantu menyelesaikan masalah, termasuk kalau ada kelompok yang <I>nunggak<I> bayar pinjaman,” kata Sutrisno.

tsa

lowongan pekerjaan
NSC FINANCE KARTASURA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…