Selasa, 16 November 2010 10:08 WIB News Share :

Din
Kasus Gayus tanggung jawab Presiden

Surabaya--Kasus Gayus Tambunan, termasuk pelesiran hingga ke Bali, merupakan tanggung jawab Presiden.

Sebagai pemimpin tertinggi, presiden harus turun tangan menuntaskan kasus Gayus yang terus merembet dan menyeret instansi lain.

“Harus ada ledakan dahsyat, big bang untuk kasus Gayus. Dan itu harus dari pemimpin tertinggi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, kepada wartawan seusai melaksanakan Salat Id di Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (16/11).

SBY, ucap Din, harus konsisten dengan pernyataannya dahulu saat mencalonkan diri menjadi Presiden. Saat itu SBY berjanji akan memberantas segala macam bentuk korupsi. Janji itu yang sedang rakyat tunggu.

“Jangan berhenti pada retorika atau kata-kata saja tanpa perbuatan. Dan jangan hanya kroco-kroco saja yang dihukum, tetapi yang di atas juga,” tambah Din.

Menurut Din, keluarnya Gayus dari Rutan bagaikan fenomena puncak gunung es, kecil di atas tetapi besar di bawah.

Kasus Gayus ini merupakan hal yang menyedihkan, memalukan dan membuktikan bahwa penegakan hukum masih amburadul. Lembaga dan aparat hukum masih korup. Dan pemberantasan korupsi masih sebatas retorika.

“Kasus Gayus adalah bentuk syirik sosial, syirik yang timbul karena mendewakan materi (uang),” tandas Din.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Plt Jaksa Agung Darmono siang nanti terkait keluar masuknya Gayus Tambunan dari Rutan Brimob.

Pihak Istana juga menyebutkan, kasus Gayus telah mencoreng Indonesia lantaran sebelumnya Presiden sempat menyampaikan masalah pemberantasan korupsi di forum G20.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…