Senin, 15 November 2010 10:02 WIB News Share :

Mulut TKW digunting, pemerintah harus kirim nota protes

Jakarta–TKW bernama Sumiati Binti Salan Mustapa disiksa dan mulutnya digunting. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi.

“Jangan sampai kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pemerintah harus mengirim nota protes diplomatik,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Senin (15/11).

Anis mengecam terjadinya berbagai penyiksaan pada para TKI di Arab Saudi. Menurutnya, semua kasus penyiksaan ini harus diselesaikan secara hukum. Pemerintah pun harus melindungi hak para TKI ini.

“Kalau tidak diselesaikan secara hukum, dianggapnya kita mentolerir tindakan itu,” tegas dia.

Anis menilai lemahnya perlindungan bagi para TKI dan TKW membuat mereka seringkali menjadi korban penyiksaan, perbudakan dan pelecehan seksual. Padahal baru saja Menlu Marty Natalegawa dan Menlu Arab Saudi sepakat untuk memerangi human trafficking.

“Diplomasi kita hanya retorika. Menlu ketemu Menlu dianggap sudah cukup. Tapi kenyataan di lapangan lain,” kritik Anis.

Anis berharap pemerintah segera membenahi proses pengiriman TKi ke luar negeri. Jangan sampai ada TKI menjadi korban lagi. “Ini kan sistematis. Mulai dari perekrutan hingga pengiriman semua bermasalah,” keluhnya.

Penyiksaan pada Sumiati terkuak pada 7 November lalu. Kala itu Sumiati dibawa ke rumah sakit swasta di Madinah. Karena luka yang dideritanya sangat luar biasa, RS itu merujuknya ke RS King Fahd.

Sumiati tiba di Madinah pada 18 Juli 2010 dengan gaji 800 riyal. Dia sering disiksa oleh ibu dan anak perempuan majikannya.

dtc/tiw

lowongan pekerjaan
SUNAN TOUR AND TRAVEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…