Sabtu, 13 November 2010 07:24 WIB News Share :

Ruhut minta Gayus Tambunan dihukum mati

Jakarta--Semua orang geregetan dengan ulah Gayus Tambunan yang masih saja menyuap saat di tahanan. Termasuk Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul. Ruhut geram dan meminta agar Gayus dihukum mati saja.

“Walaupun aset sudah disita, dia bisa mengancam menyanyi kepada mafia di luar kalau dia tidak dikasih uang. Kayaknya dia tidak merasa berdosa, saya kira Gayus harus dihukum mati biar tidak melakukan perbuatannya menyuap polisi lagi,” ujar Ruhut seperti dilansir, Sabtu (13/11).

Ruhut meminta Gayus dihukum mati bukan tanpa sebab. Ruhut tak mau Gayus melenggang bebas dari tahanan karena membeli hukum.

“Apalagi saya lihat ada penilaian psikolog dia psikopat, itu kan bahaya, dia bisa-bisa tidak dihukum dan bebas begitu saja,” keluh Ruhut.

Ruhut kemudian berharap Polri terus mengembangkan kasus Gayus hingga mengarah ke sejumlah oknum di luar penjara yang terus mensuplai uang kepada Gayus.

Menurut Ruhut, Gayus sudah menjadi sosok yang ditakuti di kalangan mafia pajak.

“Dalam kasus ini perlu dikembangkan, jangan Gayus tambunan sudah menjadi jagoan dia sudah merasa punya ATM dimana-mana yaitu orang yang bersekongkol dengan dia dalam penggelapan pajak,” papar Ruhut.

Di internal Kepolisian, Ruhut mendorong agar terus dilakukan pembersihan. Ruhut curiga Gayus sudah menyuap sejumlah aparat Kepolisian.

“Oleh karena itu semua oknum yang terlibat dengan Gayus sampai petingginya di Kepolisian harus dihukum seberat-beratnya sampai dipecat karena sangat mencoreng citra penegakan hukum kita di tengah musibah,” pinta Ruhut.

Kepada Kapolri, Ruhut meminta terus mendorong anak buahnya mengusut kepergian Gayus ke Bali. Menurut Ruhut, hal ini sangat mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia.

“Saya yakin Kapolri tidak terlibat. Tapi saya minta Kapolri jemput bola usut
ini,” pungkasnya.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….