Sabtu, 13 November 2010 05:44 WIB Wonogiri Share :

“Tilik Desa jangan membebani”

Wonogiri (Espos)–Kegiatan Tilik Desa yang sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Bupati H Begug Poernomosidi dan bakal dilanjutkan oleh Bupati H Danar Rahmanto diharapkan tidak membebani masyarakat.

Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD Wonogiri menanggapi rencana dimulainya kegiatan itu pada Kamis (18/11) mendatang.

“Pengalaman selama ini, setiap kali Bupati tilik desa, masyarakat setempat harus menyiapkan penyambutan yang, dalam tanda kutip, pantas, yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. Acara tilik desa-nya sendiri oke, bagus. Tapi formatnya yang mesti diubah,” ujar salah satu anggota DPRD dari PPP, Dangi Darmanto, kepada Espos, Kamis (11/11).

Dangi yang juga mantan kepala desa di Kismantoro ini menambahkan selain perubahan format penyambutan dan acara, dia juga berharap acara tilik desa itu tidak mengajarkan masyarakat menjadi manja dan peminta-minta.

Masyarakat jangan diminta menyampaikan aspirasi kemudian diberi janji-janji yang belum tentu akan ditepati.

Hal senada disampaikan anggota DPRD asal Jatisrono, Tuharno. Politisi Golkar yang juga pernah menjadi Kepala Desa Jatisrono ini mengatakan tilik desa tetap perlu dilakukan tapi harus diformat ulang.

“Yang penting jangan membebani masyarakat, juga jangan terlalu banyak memberi janji. Selama ini, dari aspirasi yang dihimpun saat tilik desa paling hanya 50 persennya yang dipenuhi. Selain itu, kalau sudah tilik desa ya tidak perlulah ada tilik RT, dusun dan sebagainya,” kata dia.

shs

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…