Jumat, 12 November 2010 22:42 WIB News Share :

Pemerintah godok pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD  

?Jakarta -Pemerintah sedang menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah. Perubahan mendasar dari revisi ini adalah pengembalian pemilihan daerah ke DPRD seperti zaman Orde Baru.

“Ini ongkosnya jauh lebih murah ketimbang pemilihan langsung,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Jakarta, Jumat (13/10).

Kajian Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa pemilihan langsung ternyata mendorong sebagian besar kepala daerah untuk korupsi. Ini karena ongkos pemilihan yang sangat besar. Pemilihan langsung mengharuskan seorang calon kepala daerah beriklan di televisi dan surat kabar, bahkan menyewa pemoles citra, dan membayar lembaga survei. Belum lagi anggaran menyogok calon pemilih. Tak heran jika satu calon bisa menghabiskan Rp 100-200 miliar untuk ikut pemilihan kepala daerah.

Menurut Djohermansyah penyokong dana untuk kepala-kepala daerah itu adalah para cukong dan pengusaha. “Dalam politik, tak ada makan siang gratis,” katanya. Dukungan itu menuntut balas budi jika calon yang disokong penyandang dana ini terpilih. Pemberian proyek adalah pos yang paling mungkin diberikan kepada bohir-bohir ini.

Tak mengherankan jika sebagian besar gubernur, walikota, dan bupati yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tersangkut kasus proyek tanpa tender dan kesalahan disposisi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau memperkaya pihak lain. Saat ini ada 148 kepala daerah sudah divonis bersalah menilap uang negara, menjadi terdakwa, tersangka, atau baru diperiksa sebagai saksi.

Gubernur yang paling parah. Dari 33 provinsi, 18 gubernurnya terlibat kasus korupsi. Sementara bupati/walikota sebanyak 130 dari 491 kabupaten/kota yang ada saat ini. Umumnya, menurut Djohermansyah, mereka yang berurusan dengan hukum datang dari kalangan nonbirokrat, seperti pengusaha dan akademisi.

Untuk mencegah ini terulang, revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah itu juga akan mengatur soal syarat menjadi kepala daerah. Misalnya, akan diatur soal pengalaman seorang calon dalam organisasi dan birokrasi.

Djohermansyah mengakui melalui DPRD, politik uang juga mungkin terjadi. Namun, ia beralasan, jika pun ada sogok untuk anggota Dewan, jumlahnya tak sebanyak sogok untuk jutaan pemilih. Dan suap di DPRD sempit dan terpusat. Aparat hukum bisa lebih gampang mengusutnya. Untuk mencegahnya, Undang-Undang itu juga akan mengatur pengawalan ketat terhadap calon sebelum hari pemilihan berlangsung. “Sehingga kalau ada transaksi bisa ketahuan,” kata Djohermansyah.

Meski pemilihan dikembalikan ke DPRD, pemilihan langsung akan tetap digelar di daerah-daerah yang masyarakatnya relatif paham soal demokrasi dan mengerti konsekuensi pilihannya. Jika seluruh masyarakat sudah siap, sistem pemilihan akan dikembalikan ke pemilihan langsung.tempointeraktif.com

lowongan pekerjaan
PT. ATALIAN GLOBAL SERVICE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…