Sukoharjo (Espos)–Forum Peduli Buruh mengaku resah lantaran semakin banyak perusahaan di Sukoharjo yang menerapkan sistem buruh kontrak atau outsourcing.
Keresahaan itu diutarakan Forum Peduli Buruh saat audiensi dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo di Gedung Dewan, Jumat (12/11).
Forum yang terdiri atas gabungan dari beberapa lembaga buruh, yakni Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sukoharjo, Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SPTSK), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu mendesak agar DPRD Sukoharjo bisa membela hak-hak kaum buruh.
“Sistem kerja kontrak justru menjadi tren di Sukoharjo saat ini. Bahkan, bagi perusahaan-perusahaan yang produksinya bersifat continue atau terus-menerus juga menerapkan outsourcing,” tegas Wakil Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan SPN Sukoharjo, Sigit Hastono kepada wartawan seusai audiensi.
hkt