SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)–Kalangan legislator Sragen mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk mengkaji ulang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan membuat daftar rasionalisasi jumlah kebutuhan PNS di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Desakan itu dilontarkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sigit Pramono dalam pemandangan umum fraksi DPRD Sragen atas RAPBD Perubahan 2010 di Gedung Dewan, Kamis (11/11). Desakan itu juga didasarkan atas belum ada kejelasan tentang pengadaan CPNS tahun 2010 hingga menjelang akhir tahun 2010.
“Dengan rasionalisasi jumlah kebutuhan PNS, maka akan diketahui kebutuhan PNS yang ideal di setiap SKPD dengan tidak meninggalkan efektivitas, profesionalitas dan kapabiloitas PNS,” tegas Sigit.
Juru bicara Fraksi Karya Nasional Sri Pambudi menambahkan untuk mengedepankan profesionalitas, maka Pemkab diminta tidak memperpanjang masa kerja PNS yang memasuki masa pensiun. Kebijakan itu tidak sesuai dengan azas regenerasi dan akan merugikan jenjang karir PNS di bawahnya. Dia menyontohkan kebijakan perpanjangan masa kerja kepada Darmawan Minto Basuki yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Sragen Subandono justru mempertanyakan rekrutmen CPNS yang ditangani pemerintah provinsi (Pemprov), kuota dan penyebaran bidang ilmunya. “Berapakah sebenarnya kuota CPNS untuk Sragen? Mekanisme penerimaan CPNS kapan dan bagaimana? Peran Pemkab apa saja,” tukasnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dr Aris Surawan lebih membandingkan efektoivitas dan efisiensi anggaran penyelenggaraan CPNS dari tahun ke tahun. Dia mengutip pengadaan CPNS 2009 dengan formasi sekitar 800 orang, ternyata dana yang dibutuhkan Rp 1,075 miliar. Sedangkan di tahun 2010 dengan proses seleksi dilimpahkan ke provinsi dengan formasi diprediksi 250 orang, persiapan danya mencapai Rp 543,4 juta.
“Dengan kuota formasi yang lebih kecil, mestinya anggaran lebih kecil. Ternyata pengadaan CPNS tahun ini masih tinggi. Sebenarnya dimana letak efektivitas dan efisiensi anggaran itu,” pungkasnya.
trh