SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Dewan Gelar sudah melakukan rapat, hasilnya besok akan ditetapkn Presiden. Agak tertunda karena respona bencana,” kata Mensos Salim Segaf Al Jufri dalam siaran pers, Rabu (10/11).
Mensos menjelaskan, perdebatan tentang peran seorang tokoh wajar terjadi, tapi hikmahnya harus memperkuat kebangsaan.
“Karena pahlawan berkorban untuk kemajuan bangsa di masa kini dan nanti. Bukan untuk diri sendiri,” tambah Salim.
Menurutnya pula, penetapan itu tidak ada intervensi atau nepotisme. Karen tim pengkaji dan Dewan Gelar bekerja obyektif dan independen.
“Spirit kepahlawanan tak boleh mati, meski jasad pahlawan nasional telah dimakamkan,” urainya.
Salim juga mengapresiasi pengorbanan relawan di daerah bencana yang bertaruh nyawa untuk menyelamatkn pengungsi. “Mereka ‘pahlawan kemanusiaan’. Kita juga saksikan tokoh lokal dan aktivis pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan komunitas adat terpencil. Mereka yang berjasa merekatkan kita dengan saudara-saudara yang jauh sebagai satu bangsa,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah sudah menyaring 10 nama calon Pahlawan Nasional. Mereka adalah Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng, HM Soeharto dari Jawa Tengah, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur.
Selanjutnya Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jateng dan Sanusi dari Jawa Barat.
Nama yang mengundang kontroversi yakni Soeharto. Banyak kritikan mengarah saat nama Soeharto muncul. Banyak yang menilai Soeharto masih belum pantas mendapat gelar pahlawan.
dtc/nad