Selasa, 9 November 2010 23:08 WIB Wonogiri Share :

Terkait kelangkaan pasir, adendum proyek tunggu keputusan bupati dan tim teknis

Wonogiri (Espos)–Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Wonogiri menanggapi serius keluhan para kontraktor proyek mengenai kelangkaan pasokan pasir simping dari lokasi penambangan di lereng Merapi yang ditutup menyusul aktivitas gunung berapi tersebut sejak beberapa pekan lalu.

Kepala DPU Wonogiri, Gembong Muria Hadi mengatakan telah menerima surat keluhan dan permohonan bantuan solusi dari kalangan asosiasi pengusaha konstruksi dan telah menindaklanjuti surat itu. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan berencana menggelar rapat bersama tim teknis, sekretaris daerah (Sekda) dan bupati, Rabu (10/11) ini.

Tim teknis tersebut terdiri atas instansi lain yang juga punya proyek fisik seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan instansi terkait seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda).

“Dalam hal ini, DPU tidak bisa membuat keputusan sendiri, karena yang punya kegiatan fisik berbahan dasar pasir juga bukan hanya DPU. Selain itu, hal ini juga terkait pengelolaan keuangan. Jadi nanti keputusannya apakah akan diberikan adendum atau tidak, tergantung hasil rapat tim teknis yang dituangkan dalam keputusan bupati,” jelas Gembong, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/11).

Lebih jauh, Gembong mengatakan penyebab terjadinya kelangkaan pasir itu sudah jelas, yaitu dampak dari meletusnya Gunung Merapi, yang mengakibatkan terhentinya aktivitas penambangan pasir sehingga tidak ada pasokan pasir dari sana. Letusan Gunung Merapi itu merupakan sebuah bencana alam yang terjadi di luar kekuasaan manusia sehingga kemungkinan dapat dikatakan sebagai force major.

Di luar itu, Gembong mengaku lebih tertarik dengan opsi adendum atau perpanjangan waktu pengerjaan proyek daripada mengganti pasir hitam Merapi dengan pasir dari daerah lain. “Memang bisa saja proyek itu dikerjakan menggunakan pasir dari Tulungagung atau Progo. Tapi biaya yang diperlukan akan lebih tinggi, volumenya tidak akan mencukupi kebutuhan dan kualitasnya tidak sebagus pasir dari Merapi. Khusus untuk cor beton, selama ini pasir Merapi-lah yang paling bagus kualitasnya,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala DPPKAD, Budisena, saat dihubungi wartawan mengatakan dari sisi keuangan, pada dasarnya semua proyek diharapkan bisa selesai sebelum tahun anggaran berakhir, Desember mendatang. “Kami akan bersama-sama membicarakan masalah ini untuk mencari solusi yang terbaik. Untuk proyek yang didanai pusat, kami akan koordinasi dengan instansi terkait yang lebih tinggi,” katanya.

shs

lowongan pekerjaan
PT. INDUKTURINDO UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…