Selasa, 9 November 2010 13:53 WIB Ekonomi Share :

Pertamina tak mau disalahkan soal ketersediaan stok BBM

Jakarta–PT Pertamina (Persero) merasa tak diuntungkan karena dianggap paling bertanggung jawab terhadap stok BBM nasional. Perseroan berharap pemerintah mulai berlaku sebagai penanggung jawab ketersediaan stok BBM nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan, Pertamina akan siap bertanggung jawab hanya kepada stok penjualan.

“Dalam ketersediaan BBM tidak ada kejelasan mengenai siapa yang tanggung jawab dalam ketersediaan BBM. Pertamina diposisikan untuk tanggung jawab terhadap stok BBM. Harapannya pemerintah yang bertanggung jawab stok, Pertamina bertanggung jawab terhadap stok penjualannya,” tutur Harun dalam diskusi di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (9/11).

Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan Harun mengenai tugas Pertamina. Karena Pertamina merupakan BUMN yang 100% dikuasai oleh negara, Harun berharap Pertamina mendapatkan perlakuan khusus (privillage) soal pelaksanaan tugasnya sebagai penyalur BBM bersubsidi. Menurutnya pengaturan penyaluran BBM bersubsidi belum jelas.

“Diharapkan Pertamina dapat privilege untuk pelaksanaan PSO dengan teteap memperhatikan marjin yang menguntungkan bagi Pertamina selaku BUMN. Apabila Pertamina tidak diberikan privillage, maka pada perusahaan lain harus diberikan perlakuan pertanggungjawaban yang sama dengan Pertamina,” tutur Harun.

Dalam kesempatan itu, Harun meminta pemerintah juga ikut mengatur harga BBM non subsidi. Carangan dengan menetapkan batas atas dan bawah harga BBM non subsidi yang dijual setiap pelaku ritel BBM di Indonesia.

Di sektor hulu, Pertamina juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan insentif terhadap pembangunan kilang-kilang baru. Sehingga pembangunan kilang dapat menjadi prioritas bagi perusahaan migas.

dtc/tiw

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…