Jakarta–Rombongan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR tetap bertolak ke Belanda di tengah bencana yang melanda tanah air. Mereka beralasan, kunjungan diperlukan untuk memperbaiki hubungan bilateral Indonesia-Belanda yang sempat memanas pascapembatalan kunjungan SBY ke Belanda.
“Kita tidak bisa menolak karena ada implikasi politiknya. Kita juga harus memperbaiki hubungan baik Indonesia-Belanda setelah Pak SBY batal berkunjung ke Indonesia,” ujar anggota BAKN DPR, Eva Kusuma Sundari, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
Sebanyak empat orang anggota BAKN DPR akan berkunjung ke Belanda 15-19 November mendatang. Keempat anggota DPR yang bertolak ke Belanda yakni Eva Kusuma Sundari (FPDIP), Muhammad Syaiful Imam (FPKS), Nur Yasin (FPKB) dan Mustafa Assegaf (FPPP).
Eva menuturkan, dampak politis dari pembatalan kunker tersebut bisa mengganggu hubungan Indonesia-Belanda. Terlebih, pemerintah Belanda sudah menganggarkan kunjungan DPR tersebut. “Ini tidak ada dana dari DPR, murni disokong oleh dana hibah pemerintah Belanda,” jelas Eva.
Eva menuturkan, kunjungan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara ini sempat ditanggapi dingin oleh Kedubes Indonesia di Belanda. Namun rombongan BAKN tak perlu dukungan Kedubes Indonesia di Belanda.
“Sempat kurang direspon tapi tidak masalah karena ini sepenuhnya diatur pemerintah Belanda,” tegas Eva.
Eva menambahkan, sejumlah fraksi melarang anggotanya ikut dalam kunjungan ini. Namun demikian, Eva mendapat izin setelah menjelaskan kepada Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo.
“Tiga orang dilarang fraksinya, dua orang berangkat haji. Saya sendiri setelah menjelaskan semuanya dibiayai pemerintah Belanda kemudian diizinkan,” beber Eva.
Sementara itu anggota BAKN lainnya, Syaiful Iman, menuturkan, tidak ada agenda khusus memperbaiki hubungan Indonesia-Belanda. Diharapkan kunjungan ini membuat Belanda makin segan terhadap Indonesia.
“Mudah-mudahan dapat memperbaiki hubungan baik antara Indonesia dengan Belanda,” ujarnya.
dtc/tiw