Sabtu, 6 November 2010 16:29 WIB News Share :

Sultan perintahkan Kali Code dikeruk

Sleman--Bahaya banjir lahar dingin masih terus menghantui warga Sleman dan Jogja. Karena itu, perlu dilakukan pengerukan material di dasar Kali Code untuk mengurangi ancaman banjir.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi derasnya hujan dan aliran lahar dingin yang terjadi di Kali Code sejak Jumat kemarin.

“Semalam saya sudah usul sama Pak Walikota, bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengeruk kali Code,” ujar Sultan di pengungsian Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (6/11).

Menurut Sultan, pendangkalan yang terjadi di kali Code sudah sangat parah. Hal itu diakibatkan adanya guguran lahar dingin berupa material pasir, lumpur dan batu dari Gunung Merapi.

“Kalau dikeruk pasti daya tampung Kali Code bertambah, karena endapan lumpurnya sudah sampai bibir kali,” tambahnya.

Sri Sultan juga meminta kepada warga yang tinggal di dekat aliran kali Code untuk waspada, karena hujan deras belum berhenti di Sleman dan Jogja.

“Karena pengerukan terkendala, saya minta warga yang tinggal di dekat kali untuk waspada. Karena air dan yang turun deras bisa saja membludak dan masuk ke rumah,” tutupnya.

Kali Code terpantau sejak Jumat kemarin di Jembatan Saidan Jl
Senopati, Gondoman, Jogja, terus mengalami peningkatan. Namun, menjelang pagi, debit air terus berkurang.

Meski demikian, PVMBG masih memperingatkan adanya bahaya banjir lahar di sekitar bantaran kali. Sebab, proses erupsi masih berlangsung ditambah hujan yang tak berhenti di hulu sungai Gunung Merapi.

dtc/nad

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…