Sabtu, 6 November 2010 17:20 WIB News Share :

Banyak barak tak terdata, pengungsi terancam kelaparan

Magelang–Letusan gunung Merapi menyebabkan jumlah pengungsi di Magelang membengkak mencapai 60 ribu.

Akibatnya muncul banyak barak atau tempat pengungsian ‘dadakan’ di beberapa kantong pengungsian sehingga pengungsi terancam kelaparan.

Ironisnya, barak dadakan ini tidak masuk data, mengakibatkan ratusan pengungsi di beberapa kantong pengungsian terancam kelaparan karena tidak mendapat jatah logistik dari pemerintah atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jateng.

Fakta itu muncul Sabtu (6/11) saat rombongan DPR Komisi VIII melakukan Sidak dalam rangka orientasi lapangan untuk persiapan kerja pembentukan Posko penanggulangan bencana Merapi Jateng dan Yogyakarta.

Sebanyak 500 pengungsi di SMK Marsudirini di Jl Sleko, Kecamatan Muntilan, sampai saat ini tidak masuk daftar pengungsian.

Di pengungsian yang berada di radius 18 kilometer ini banyak kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, air, alas tidur dan alat bermain untuk anak.

Bahkan ada seorang ibu-ibu manula dan anak Balita dalam kondisi sakit belum mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan.

“Tak seharusnya ada diskriminasi pengungsi yang terdata dan pengungsi yang tidak terdata. Kondisinya darurat, jangan membeda-bedakan. Kasihan, kalau pengungsi mati bagaimana?” kata Ketua Komisi VIII DPR, Abdul
Kadir Karding seperti dilansir detikcom.

Derita yang dirasakan pengungsi langsung diluapkan oleh empat orang ibu-ibu manula dengan tangisan saat Abdul Kadir Karding, Ina Amania (Fraksi PDI-P) dan Oheo Sinapoi (F-Golkar) mengajak dialog mereka.

Suasana ini membuat ketua dan anggota DPR itu mengelus dada dan menggeleng-gelengkan kepala.

“Saya akan memastikan ke pemerintah untuk menjamin logistik mereka, terutama barak yang tidak terdata. Kalau belum terdaftar ya didaftar jangan sampai muncul istilah ‘pengungsian liar’. Itu tidak betul!” tegas
Karding.

Anggota Komisi VIII DPR RI Oheo Sinapoi memastikan, keberadaan pengungsi di barak ‘dadakan’ ini tidak terpantau. Pasalnya, kantong pengungsian di SMK Marsudirini itu berada di radius 17 km.

“Masak jarak aman radius minimal 20 kilometer. Posko ini ada di radius 17 km. Ini kan sudah tidak terpantau oleh BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” ucap Oheo.

Oheo menegaskan, perlu adanya pemantauan yang jeli yang dilakukan BNPB, terutama masalah jaminan keamanan para pengungsi.

“Tidak hanya satu dua nyawa saja yang harus diselamatkan, tapi pengungsi sudah mencapai ribuan,” imbuh Ohio.

Kondisi serupa juga terjadi di pengungsian di Aula Darul Arqom, Aisyiyah-Muhammadiyah di Desa Kendal Growong, Kecamatan Muntilan, Magelang.

Di pengungsian itu, sebanyak 450 orang mengungsi di radius 22 km dari puncak Merapi.

Ratusan pengungsi dari Desa Banyudono itu juga terancam kelaparan karena tidak masuk dan terdaftar didata pengungsian BNPB atau BPBD Jateng.

Widoyo, 42, Kepala Dusun Surobandan, Desa Banyudono, sekaligus koordinator pengungsian menyatakan sudah selama tiga hari ini pengungsi sama sekali tidak mendapat logistik dari pemerintah.

“Kita makan biasanya sehari sekali dari sumbangan dari warga sekitar yang peduli dengan keberadaan pengungsi di aula ini,” ucap Widoyo.

Selain itu, di pengungsian ini tidak ada dapur umum dan logistik yang tersedia yang merupakan jatah dari pemerintah melalui BNPB atau BPBD. Keberadaan 3 mandi cuci kakus (MCK)-nya pun tidak seimbang dengan jumlah pengungsi.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Ketika Uang Tunai Terpinggirkan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Riwi Sumantyo, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah riwi_s@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Perkembangan teknologi digital yang super cepat mengubah banyak hal, baik di…