Jumat, 5 November 2010 16:45 WIB News Share :

Walhi
Tetapkan letusan Merapi sebagai bencana nasional

Semarang (Espos)–Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng mendesak kepada pemerintah agar menetapkan bencana letusan Gunung Merapi sebagai bencana nasional.

Direktur Walhi Jateng Arif Zayyin menyatakan dengan cakupan letusan semakin meluas dan jumlah korban jiwa terus bertambah perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Dengan ditetapkan sebagai bencana nasional maka penananganan letusan Gunung Merapi bisa lebih cepat dan komperensip,” katanya kepada wartawan di Semarang, Jumat (5/11).

Letusan Gunung Merapi yang terjadi sejak Selasa (26/11) lalu tak hanya melanda wilayah di Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tapi juga sebagai wilayah Jawa Barat terkena hujan abu.

Sampai sekarang awan panas serta debu vulkanik yang membahayakan keselamatan warga belum juga berhenti sehingga memaksa puluhan ribu orang mengungsi.

“Pemerintah harus segera menetapkan letusan Gunung Merapi sebagai bencana nasional, agar korban jiwa tak terjadi lagi,” tandas Arif.

Anggota Komisi DPRD Jateng Sri Praptono sependapat letusan Gunung Merapi ditetapkan sebagai bencana nasional agar penanganan didukung secara nasional.

“Karena dampak letusan sudah mencakup lintas provinsi yakni Jateng, DIY, dan sebagain Jawa Barat sehingga penanganannya musti mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” ujar dia.

Dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, sambung anggota Dewan dari FPKS ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi warga lain di Indonesia yang wilayahnya rawan bencana letusan gunung berapi.

“Tak kalah pentingnya agar penanganan rehabilitasi pascabencana Merapi yang membutuhkan dana besar bisa segera dilakukan,” kata Sri Praptono.

Terpisah Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Priyantono Jarot Nugroho meminta kepada Bupati Magelang, Klaten dan Boyolali segera mengajukan permohonan dana bantuan bencana untuk penanganan para pengungsi letusan Gunung Merapi kepada Gubernur.

“Bapak Gubernur telah meminta agar Bupati Magelang, Klaten, dan Boyolali segera membuat permohonan dana bantuan bencana. Bila tak sempat tertulis secara lisan juga bisa,” ujar dia.

Gubernur, sambung Jarot memahami kondisi pengungsi yang terus bertambah sehingga kebutuhan logistik makanan lainnya juga ikut meningkat.

“Jika pengungsi yang tinggal di tempat-tempat pengungsian baru yang logistiknya belum siap maka dikhawatirkan para pengungsi akan kelaparan. Ini yang harus diantisipasi bupati setempat,” kata dia.

oto

lowongan pekerjaan
PT Sejati Cipta Mebel, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…