Jumat, 5 November 2010 11:34 WIB Solo Share :

Tolak direlokasi, puluhan PKL Ronggowarsito datangi Balaikota Solo

Solo (Espos)--Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di Jl Ronggowarsito Solo, Jumat (5/11) pagi, mendatangi kantor balaikota setempat. Kedatangan mereka untuk meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak merelokasi para PKL dari kawasan tersebut.

Audensi pun dilakukan antara para PKL dan Pemkot yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Suharto, didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Subagiyo dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hasta Gunawan.

Salah seorang perwakilan PKL, Nanang mengemukakan pada dasarnya para PKL mendukung kebijakan Pemkot dalam melaksanakan program-program pemerintah. Namun PKL merasa keberatan bila harus dipindahkan dari kawasan itu. “Untuk itu kami mohon diizinkan untuk tetap tinggal di situ (Jl Ronggowarsito-red). Kami sanggup untuk menertibkan diri asalkan masih tetap dapat berjualan di lokasi yang dimaksud,” ungkap Nanang.

Menanggapi permintaan para pedagang, Pemkot menyatakan tetap tidak bisa mengizinkan para pedagang untuk beroperasi di kawasan itu. Hal itu terkait rencana Pemkot untuk menata sejumlah kawasan di Solo menjadi taman kota, termasuk di antaranya di sepanjang Jl Ronggowarsito. “Masyarakat, termasuk juga pedagang, tentunya memiliki tanggung jawab yang sama dalam rangka ikut mewujudkan Kota Solo ini menjadi baik,” ungkap Sekda.

Ditambahkan Sekda, relokasi pedagang dari kawasan itu bukan merupakan penggusuran melainkan sebagai upaya penataan kota. Sebab dengan adanya rencana relokasi tersebut, Pemkot telah menyiapkan tempat yang baru bagi para pedagang.

sry

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…