Jumat, 5 November 2010 16:26 WIB Haji Share :

Anggota DPR bantah pendamping dibiayai Negara

Mekah--Meski menuai kritik, anggota Komisi VIII DPR tetap pergi ke Tanah Suci bersama suami atau istri yang mendampinginya.

Mereka membantah keluarga yang mendampingi dibiayai oleh negara.

Rombongan Komisi VIII DPR yang berjumlah 29 orang tiba di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Kamis (4/11) malam.

Kedatangan anggota Komisi VIII DPR itu disambut Konsulat Jenderal RI di Jeddah Zakaria Mansyur dan Ketua PPIH Arab Saudi Syairozy Dimyati dan Kadaker Jeddah Ahda Barori.

Dari 29 orang tersebut, hanya 14 orang yang merupakan anggota Komisi VIII DPR. 15 Orang lainnya adalah suami atau istri yang menjadi pendamping dan tim sekretariat DPR.

Ketua delegasi tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji Chairunnisa yang juga wakil ketua Komisi VIII DPR mengakui rombongan delegasi yang tiba di tanah suci, selain terdiri dari 14 anggota Komisi VIII juga disertai pihak keluarga baik suami atau istri serta tim dari sekretariat DPR.

Namun Chairunnisa mengatakan biaya perjalanan dan akomodasi pendamping tidak dibiayai negara.

“Keluarga bayar sendiri tidak memakai uang negara,” kata Chairunnisa.

Sementara itu anggota Komisi VIII lainnya Hasrul Azwar menjamin pendamping tidak menggunakan fasilitas Kementerian Agama.

“Pendamping menggunakan biaya sendiri untuk penginapan dan transportasi selama di tanah suci,” imbuh Hazrul.

Para anggota dewan selanjutnya akan  mengecek  mengenai pemondokan, transportasi dan catering jemaah Calhaj di Madinah dan Mekah.

Rombongan dibagi dalam dua kelompok. Untuk kelompok pertama yang tiba Kamis
(4/11) akan bertugas hingga Senin 8 November mendatang.

Tim kedua yang berjumlah sekitar 30 orang berikut pendamping keluarga akan mulai bertugas mulai 10 November hingga berlangsungnya Armina.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
PD.BPR BANK BOYOLALI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…