Kamis, 4 November 2010 23:49 WIB Boyolali Share :

Kunker ke Bali saat Merapi meletus, eksekutif dikecam DPRD

Boyolali (Espos)–Sejumlah kalangan DPRD mengkritik langkah eksekutif yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jembrana Bali. Kepergian pejabat eksekutif yang dipimpin Wakil Bupati Agus Purmanto itu dilakukan sejak Rabu-Jumat (3-5/11).

Dari informasi yang dihimpun Espos, Kamis (4/11), selain Wabup Agus Purmanto, yang mengikuti Kunker tersebut antara lain Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Boyolali Sumantri DM, Asisten I Setda Karsino, dan Kabag Humas Informatika dan Protokol Setda Warsini. Sedianya, Kunker itu juga akan mengikutsertakan Ketua DPRD dan Komisi I DPRD Boyolali.

Namun, kalangan legislatif membatalkan Kunker itu, karena kondisi Merapi yang mengkhawatirkan. Kunker itu dilakukan untuk menimba ilmu tentang pelaksanakan e-vote atau Pilkada elektronik yang telah dilakukan di Jembrana, Bali.

Anggota FPAN DPRD Boyolali Mustofa Shafawi mengaku kaget dengan adanya Kunker para pejabat Pemkab itu. Seharusnya, Kunker itu bisa ditunda. Pasalnya, sebagian masyarakat Boyolali baru terkena bencana Merapi dan harus mengungsi ke sejumlah tempat.

“Kunker itu jelas tidak simpatik. Di saat sebagian warga mengungsi karena bahaya Merapi, malah mereka (pejabat) pergi dengan alasan Kunker,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD, Kamis.

Apalagi, jelas Mustofa, Bakesbangpolinmas merupakan Satker yang berperan penting dalam penanganan korban bencana Merapi.

Sedang, Ketua Komisi I DPRD Boyolali Dwi Adi Nugroho mengakui adanya rencana Kunker tersebut. Sedianya, jelas Dwi, Kunker itu dilakukan bersama sejumlah pejabat Pemkab dan Komisi I DPRD. Namun, Komisi I akhirnya membatalkan keberangkatan itu, karena adanya bencana Merapi yang melanda juga kawasan Boyolali.

“Alasan kami karena kondisi Boyolali sangat berbahaya, terlebih kondisi Merapi yang meletus itu. Akhirnya kami membatalkan rencana Kunker tersebut. Kami juga tidak tahu pasti siapa saja pejabat yang berangkat,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Dewan, Kamis.

Dwi menambahkan pembatalan itu dilakukan sebagai upaya merespons atas kondisi warga yang telah mengungsi ke tempat yang aman, setelah Merapi meletus.

Terpisah, saat dihubungi wartawan, Kepala Bakesbangpolinmas Boyolali Sumantri DM mengakui dirinya mengikuti Kunker ke Jembrana Bali tersebut. Dalam Kunker itu, pihaknya ingin melihat tentang pelaksanaan e-vote yang telah dilakukan Jembrana, Bali. “Semua sudah kami sampaikan terkait keberangkatan itu ke Bupati dan Bupati tetap memerintahkan untuk berangkat,” jelas dia.

Menurut Sumantri, rencananya e-vote itu akan diterapkan untuk pelaksanaan Pilkades di Boyolali. Meski berada di Bali, jelas Sumantri, pihaknya tetap melakukan koordinasi dalam penanganan bencana Merapi.

“Kalau ada yang mengkritik kurang maksimal kami persilakan,” tandas dia.

Kurang maksimal

Sedang, Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta Alif Basuki menyayangkan adanya Kunker para pejabat itu. Hal itu seharusnya bisa ditunda atau dibatalkan dalam situasi saat ini.

“Itu hanya Kunker seharusnya bisa ditunda dan atau dibatalkan,” ujarnya kepada Espos, Kamis.

Alif mengatakan dengan kondisi tersebut, tidak ada kepekaan pejabat terhadap kondisi para pengungsi yang saat ini berada di pengungsian. Kini, jelas Alif, Bupati harus menegur para pejabat yang tetap melakukan Kunker disaat kondisi Merapi sangat mengkhawatirkan.

fid

lowongan pekerjaan
PT Sejati Cipta Mebel, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…