Kamis, 4 November 2010 14:45 WIB News Share :

Komisi VI bantah dapat jatah saham KS

Jakarta–Sinyalemen adanya jatah saham Krakatau Steel (KS) yang mengalir ke Komisi VI DPR dibantah keras anggotanya.

“Kalau kami dapat jatah 10 persen, nggak mungkin saya bicara di sini. Kalau kami dapat jatah duit itu tidak mungkin kami dorong dilakukan investigasi kasus ini,” kata anggota Komisi VI DPR Syukur Nababan.

Bantahan anggota Fraksi PDIP ini disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Membedah IPO Krakatau Steel’ di Gedung DPR, Kamis (4/11). Menurut Syukur, tugas dirinya di Dewan adalah pengawasan dalam pelaksanaan penjualan saham IPO KS. Namun, ia membantah pengawasan yang dilakukannya bukan untuk menyasar Cikeas.

“Targetnya bukan Cikeas. Mudah-mudahan kita di DPR bisa kompak. Karena kami bukan oposisi, nggak ada oposisi.”

Sinyalemen lainnya juga menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat jatah serupa. Namun, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo belum ada indikasi ke arah itu.

“Berdasarkan data yang saya miliki, saya belum menemukan indikasi ada penjatahan saham itu ke Cikeas. Saya pegang datanya,” kata Dradjad dalam diskusi bertajuk ‘Membedah IPO Krakatau Steel’ di Gedung DPR, Kamis (4/11).

Sebagaimana diberitakan, penjualan saham perdana saham PT Krakatau Steel dengan harga Rp 850 per lembar saham menimbulkan kegaduhan politik. Harga tersebut dinilai berbagai kalangan terlalu murah. Pemerintah dituduh tengah mengobral kekayaan negara, sebab KS adalah salah satu BUMN yang bernilai jual tinggi.

inilah/rif

lowongan pekrajaan
Yayasan Internusa Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…