Selasa, 2 November 2010 17:30 WIB News Share :

Pilkada dan pemekaran daerah kurangi alokasi dana MDGs

Jakarta—Pelaksanaan Pilkada dan pemekaran daerah cenderung mengurangi alokasi dana untuk program-program pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di daerah. Selain itu, adanya aturan yang saling berbenturan juga menghambat kerja teknis dari pemerintah dalam mencapai MDGs.

Demikian beberapa hal yang terungkap dalam rapat kerja Panitia Kerja (Panja) MDGs DPR RI dengan jajaran pemerintah yang diwakili Kementerian Kesehatan, Bappenas, BKKBN dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Selasa (2/11) di DPR RI.

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Panja MDGs yang terdiri dari Dr Nurhayati Ali Assegaf (Ketua Panja), Tantowi Yahya (Sekretaris Panja), Oheo Sinapoy dan Al Muzammil Yusuf; serta perwakilan dari masing-masing kementerian/instansi.
Rapat digelar sebagai upaya lanjutan Panja untuk memfokuskan isu pencapaian MDGs di Indonesia. Selain itu, Panja juga ingin meminta informasi lebih jauh terkait tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi atau High Level Plenary Meeting on MDGs yang digelar di New York, belum lama ini.

Ketua Panja, Dr Nurhayati Ali Assegaf memaparkan, upaya ini merupakan bagian dari kerja Panja untuk mengidentifikasi masalah, sebelum memutuskan untuk turun ke daerah melihat lebih komprehensif upaya-upaya daerah dalam pencapaian MDGs. “Kami berencana untuk turun ke lapangan melihat kondisi riil tersebut. Selain itu, kami juga akan menemui kalangan DPRD setempat untuk mengampanyekan pencapaian MDGs, sehingga produk yang mereka hasilkan berbasis MDGs,” tandasnya.

Dalam rapat, terungkap sejumlah kendala dalam pencapaian MDGs, terutama untuk target 4 (mengurangi tingkat kematian anak),5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan 6 (memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya). Salah satunya terkait biaya Pilkada yang menyedot dana daerah yang cukup besar.

Asisten Deputi Partisipasi Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA), Sri Pardina, mengatakan, pelaksanaan Pilkada yang terjadi serta pemekaran daerah berpotensi menurunkan alokasi anggaran untuk kesehatan ibu dan anak. “Peneliti kami tidak menyebut secara pasti ada kaitannya, tetapi kalau dilihat trennya ada penurunan,” jelasnya dalam rapat tersebut.

Hal tersebut langsung direspon oleh anggota Panja MDGs, Al Muzammil Yusuf, dengan meminta data lengkap terkait Pilkada dan menurunnya alokasi dana bagi ibu dan anak di daerah. Menurut Muzammil, upaya itu dapat menjadi bahan acuan rekan-rekan di Komisi II yang tengah berupaya menekan dana negara dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selain soal Pilkada, Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Binkemas) Kementerian Kesehatan, Dr Budihardja mengatakan, untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan, pihaknya mempersiapkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang mulai berlaku pada 2011.

“Rata-rata sekitar 4,8 juta ibu hamil tiap tahun. Sebagian dikover Jamkesmas, Askes dan Jamsostek. Sisanya, nanti akan didukung oleh Jampersal. Sifatnya nanti berkelanjutan hingga pelaksanaan KB pascapersalinan,” bebernya.

tya/*

lowongan pekerjaan
Kepala Produksi, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…