Senin, 1 November 2010 17:44 WIB News Share :

SBY
BNPB harus punya pesawat dan helikopter

Jakarta--Agar operasi tanggap darurat bencana alam lebih cepat dan tepat, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu penguatan.

Baik untuk landasan hukum, batasan wewenang dan terutama infrastrukturnya di lapangan.

Demikian kata Presiden SBY dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/11). Agenda sidang kali ini adalah penanggulangan bencana alam dan penanganan para korbannya.

“BNPB harus kita perkuat. Di dalam UU, Kepala BNPB itu setingkat menteri, jadi Pak Syamsul (Kepala BNPB Syamsul Maarif-red) punya posisi kuat dan semua harus terkait satu sama lain,” ucap SBY.

Penguatan yang dinilai penting, menurutnya, adalah koordinasi antara BNPB dengan jajaran terkait. Khususnya dengan pemerintah daerah setempat yang menjadi garda terdepan untuk menggelar operasi tanggap darurat ke lokasi bencana.

Perlu dipikirkan secara tepat, sistem dan prosedur bagi pemerintah daerah ketika ada wilayahnya yang dilanda bencana alam. Tidak kalah penting penanganan situasi bilaman jajaran pemerintah daerah lumpuh akibat ikut menjadi korban bencana seperti yang terjadi dalam tsunami Aceh.

“Saya ingin saat bencana, tidak terjadi miskoordinasi,” sambung SBY.

Demi mendukung operasi cepat tanggap darurat, maka BNPB memerlukan penguatan infrastruktur berupa ketersediaan pesawat angkut dan helikopter.
Moda transportasi udara ini merupakan solusi mengirimkan logistik bantuan dan membawa korban luka-luka ketika medan darat dan laut yang mungkin tidak bisa dilalui seperti kasus pasca tsunami di Mentawai.

“BNPB harus mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi, termasuk untuk pesawat angkut dan helikopter. Mari kita beli produk dari PT DI. Saya minta, apa yang saya sampaikan ini segera diwujudkan tahun 2011, harus segera dipikirkan,” perintah SBY.

Lebih lanjut SBY menyinggung penanganan pengungsi di lereng Merapi terkait dengan meningkatnya kembali aktivitas gunung berapi itu. Pemerintah daerah harus berusaha lebih keras lagi menyelamatkan warga dari kemungkinan terburuk.

“Saya juga berpikir peristiwa di lereng Merapi, pemerintah punya hak untuk memaksa karena situasinya sangat berbahaya. Kalau tetap di tempat, kita salah. Harus dipaksa, dipaksa baik ini. Saya juga minta kesadaran dan kerjasama Saudara, kita menaati apa yang disampaikan pemerintah untuk keselamatan semua,” papar SBY panjang lebar.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…