Senin, 1 November 2010 23:52 WIB Sport Share :

PSSI istirahatkan lima wasit LSI

Semarang (Espos)--Komisi perwasitan PSSI menjatuhkan sanksi terhadap lima wasit, dengan tak boleh memimpin pertandingan Liga Super Indonesia (LSI) 2010-2011.

“Untuk sementara lima wasit itu diistirahatkan, tak boleh memimpin LSI,” ujar Direktur Perwasitan PSSI Bambang Irianto pada <I>Workshop Organisasi PSSI yang digelar Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI Jateng di Semarang, Senin (1/11).

Namun Bambang tak bersedia menyebutkan nama-nama lima wasit tersebut.
Sedang alasan mengistirahatkan para wasit itu, menurutnya karena saat memimpin pertandingan ISL membuat keputusan dinilai kurang pas.

“Ini sebagai upaya membenahi kualitas perwasitan sepakbola nasional,” imbuhnya.

Tentang lamanya waktu sanksi terhadap lima wasit itu, Bambang menyatakan tergantung dari hasil evaluasi komisi perwasitan PSSI.

“Dengan berkuranya lima wasit ini, sekarang wasit yang memimpin LSI tinggal 20 orang wasit,” ujarnya.

Sementara <I>Workshop Organisasi PSSI<I> dengan tema <I>Peraturan Permaianan & Kode Etik Displin PSSI<I> dibuka Ketua Pengprov PSSI Jateng Sukawi Sutarip.

Kegiatan yang diikuti puluhan wartawan peliput sepakbola se-Jateng itu juga menghadirkan narasumber Ketua Komisi Disiplin PSSI Hinca IP Pandjaitan.Dalam paparannya Hinca IP Pandjaitan menyatakan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepakbola harus tunduk pada Kode Disiplin PSSI.

“Mulai dari pengurus PSSI, klub, ofisial, pemain, perangkat pertandingan, agen pemain, penonton, dan suporter harus tunduk pada Kode Displin PSSI,” kata dia.

Kepada pihak yang melanggar Kode Displin PSSI sambung dia akan dikenai sanksi hukum sesuai tingkat kesalahannya, termasuk denda uang antara Rp 10 juta sampai Rp 10 miliar. “Putusan Komisi Disiplin dan atau keputusan Komisi Banding PSSI tak dapat dibawa oleh siapapun ke dalam proses peradilan umum,” tandas Hinca.

oto

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….