SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta— Sebagai wujud rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)-Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) membantu korban bencana alam senilai Rp 10 miliar.
Dalam risinya, Senin (1/11) disebutkan bantuan tersebut dialokasikan untuk para korban bencana banjir bandang Wasior sebesar Rp 4 miliar, bencana letusan gunung Merapi Rp 2 miliar, dan bencana tsunami Mentawai sebesar Rp 4 miliar.
Seluruh bantuan akan diserahkan melalui tiga tahapan, masing-masing sebesar 10% untuk tahap tanggap darurat, 30% untuk tahap rehabalitasi dan 60 % untuk tahap rekonstruksi. Bantuan tanggap darurat I bencana Wasior telah diserahkan di Manokwari senilai Rp187 juta Sabtu (16/10), dikoordinir oleh BP Indonesia. Sementara bantuan tanggap darurat bencana Mentawai telah diserahkan oleh Medco E&P Indonesia berupa genset, chainshaw dan peralatan lainnya senilai Rp 75 juta.
Senin (1/11) ini BPMIGAS-KKKS kembali menyerahkan bantuan tanggap darurat korban bencana Merapi sebesar Rp 100 juta untuk Kabupaten Sleman dan Rp 100 juta untuk Kabupaten Magelang. Bantuan diserahkan di Posko Bencana Merapi Pakem, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya BPMIGAS-KKKS telah memberikan bantuan tanggap darurat melalui Total E&P Indonesie dan Medco E&P Indonesia, masing-masing senilai Rp 250 juta dan Rp 120 juta.
Saat ini tim evaluasi BPMIGAS-KKKS sedang melakukan pendataan di daerah bencana banjir bandang Wasior di Papua, bencana tsunami Mentawai di Sumatera Barat dan bencana gunung Merapi di Yogyakarta guna mendapatkan data lebih akurat sebagai dasar pelaksanaan program bantuan selanjutnya.
Saat melepas Tim Relawan dan Tim Evaluasi BPMIGAS-KKKS di Jakarta, Senin (1/11), Kepala BPMIGAS, R. Priyono menghimbau agar seluruh institusi utamanya di lingkungan industri hulu migas membentuk Emergency Respond Team (ERT) yang siap bergerak setiap saat. “Kepedulian terhadap sesama harus terus dibangkitkan sebagai landasan pengabdian bagi bangsa dan negara. Gerakan kepedulian harus melibatkan seluruh lapisan pekerja,” jelas Priyono.
inilah/rif