Senin, 1 November 2010 16:19 WIB News Share :

Anis Matta
Penundaan Kunker DPR ke luar negeri hanya wacana

Jakarta--Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai penundaan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri hanya sebatas wacana. Faktanya, sejumlah komisi di DPR tetap melenggang ke luar negeri di tengah situasi dalam negeri yang dirundung bencana.

“Semua baru wacana di statement media, belum ada surat resmi ke pimpinan,” kata Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/11).

Anis menuturkan, kepergian sejumlah komisi tetap saja dijadwalkan sekalipun tanah air sedang dirundung bencana. Anis mencontohkan, keberangkatan anggota Komisi V ke Rusia juga tidak ditunda sama sekali.

“Golkar melarang tapi anggota mereka ke China (Komisi II DPR) tetap berangkat,” keluh Anis.

Anis sendiri sepakat kunker DPR tidak ditunda. Sebab, menurut Anis, kepergian anggota DPR ke luar negeri bukan tanpa tujuan.

“Harus dibedakan pilihan pribadi para anggota Dewan dan fraksi. Kebijakan umum membiarkan mereka untuk terus berangkat, tapi jika ada di antara fraksi yang larang anggotanya, itu bagus,” terang Anis.

Namun demikian, Anis menuturkan, sampai saat ini belum ada satu fraksi di DPR yang menyampaikan sikapnya ke pimpinan, sehingga moratorium kunjungan DPR ke luar negeri juga hanya wacana.

“Laporan ke pimpinan belum ada. Soal pelarangan, hanya PAN yang menyampaikan di paripurna,” ujar Anis.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap membantah pernyataan Anis. Chairuman menuturkan, kunjungan Komisi II DPR ke China dan India yang semula dijadwalkan tanggal 1 November 2010 ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

“Kita menundanya kok,” protes Chairuman.

Kunjungan Komisi II DPR ke China dan India dalam rangka studi banding penerapan sistem administrasi kependudukan. Ini akan digunakan sebagai masukan DPR dalam merumuskan single identity number (SIN).

dtc/tya

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….